Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Romy, AHY Disepakati Jadi Menteri jika Bergabung Koalisi Jokowi

Kompas.com - 26/07/2018, 15:45 WIB
Sandro Gatra

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PPP M Romahurmuziy mengatakan, Agus Harimurti Yudhoyono sebenarnya diproyeksikan masuk dalam kabinet jika Partai Demokrat bergabung dalam koalisi pendukung Joko Widodo.

Hal itu, kata dia, sudah disepakati dalam komunikasi antara Jokowi dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Namun, menurut politisi yang akrab disapa Romy tersebut, SBY justru mengajukan AHY sebagai calon wakil presiden kepada Jokowi dalam Pilpres 2019.

"Sudah menyepakati pos kabinet untuk AHY sebagai bagian dari rencana koalisi," ujar Romy di Jakarta, Kamis (26/7/2018), seperti dikutip Antara.

"Saya tidak menyampaikan info sembarangan tentang diajukannya AHY sebagai cawapres kepada Pak Jokowi. Informasi tersebut berkategori A1," tambah Romy.

Baca juga: SBY Blak-blakan Proses Komunikasi dengan Jokowi, Ini Penjelasannya

Menurut dia, pengajuan AHY sebagai cawapres adalah hal yang wajar, tidak merupakan keinginan yang berlebihan dan juga bukan merupakan hal yang rahasia.

Partai lain dalam koalisi Jokowi juga mengajukan nama-nama yang diinginkan.

"Ketika PPP ditanya soal cawapres, kami juga menyampaikan nama. Hanya bedanya, yang disampaikan PPP ada sejumlah nama dan statusnya untuk dibahas atau didiskusikan, bukan merupakan target tunggal," kata Rommy.

"Nah, apakah itu yang dimaksud SBY sebagai 'hambatan dan rintangan', ketika diwawancarai salah satu stasiun televisi swasta saya menjawab 'mungkin saja'," tambah Rommy.

Baca juga: PDI-P: Kalau SBY Gagal Berkoalisi dengan Jokowi, Jangan Bawa-bawa Megawati

Menurut Rommy, cara mengajukan nama cawapres yang berbeda-beda antara satu partai dengan lainnya itu hanya soal cara berkomunikasi.

"Ada yang terang-terangan menyebut cawapres, ada yang setiap bertemu mengingatkan hasil survei yang tinggi, ada yang menggunakan 'interest group' untuk menyampaikan, atau ada cara lain lagi. Silakan saja, ini kan kontestasi," ujarnya.

Romy mengatakan, jika belakangan SBY berubah sikap dengan menjajaki koalisi bersama kubu Prabowo Subianto, hal itu tidak masalah

"Jika hari-hari ini SBY berubah, itu juga tidak diharamkan dalam politik karena politik itu dinamis," katanya.

Baca juga: SBY: Saya Tidak Pernah Tawarkan AHY Cawapres ke Jokowi

Sebelumnya, SBY mengakui Jokowi menawarkan kursi menteri bagi Demokrat jika bergabung dengan koalisi Pilpres 2019.

Menurut SBY, tawaran itu wajar seperti yang dia alami dulu ketika menjadi presiden.

"Pak Jokowi memang menyampaikan kepada saya kalau Demokrat di dalam, ada posisi-posisi menteri sebagaimana partai-partai lain. Menurut saya, wajar karena saya rasa demikian. Saya juga memimpin koalisi selama 10 tahun, jadi menurut saya itu wajar," ujar SBY dalam jumpa pers di kediamannya di Jakarta, Rabu (25/7/2018) malam.

Namun, SBY menegaskan bahwa dirinya tidak pernah meminta posisi cawapres kepada Jokowi dalam komunikasi selama ini. Jokowi juga tidak pernah menawarkan posisi cawapres.

"Saya garis bawahi, beliau tidak pernah menawari cawapres, saya juga tidak pernah meminta posisi cawapres dan mengajukan nama siapapun sebagai cawapres," ujar SBY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com