Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY: Semoga Tak Benar Mitos Kader Tak Jadi Cawapres, Suara Partai Akan Turun

Kompas.com - 26/07/2018, 04:55 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Dylan Aprialdo Rachman,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengaku akan menyiapkan strategi kampanye menghadapi Pemilu 2019 dalam dua kondisi.

Pertama, jika ada kader Demokrat yang menjadi calon wakil presiden. Kedua, jika Demokrat berkoalisi dengan salah satu kubu, tetapi tidak mengusung kader sebagai cawapres.

Hal itu disampaikan SBY dalam jumpa pers di kediamannya di Kuningan, Jakarta, Rabu (25/7/2017) malam.

Baca juga: Megawati Jadi Alasan SBY Enggan Merapat ke Kubu Jokowi

Saat itu, SBY ditanya apakah Demokrat tidak khawatir suara dalam pemilu legislatif 2019 akan turun jika tidak ada kader Demokrat yang maju dalam Pilpres.

Pada Pemilu 2019, pemilu legislatif dan pemilu presiden akan digelar secara serentak.

Dalam situasi itu, muncul pandangan bahwa parpol yang kadernya menjadi capres atau cawapres akan berimbas positif dalam pemilu legislatif.

"Penurunan suara parpol lantaran tidak punya capres cawapres itu harus diuji. Mungkin hipotesa. Apakah itu gara-gara tidak punya cawapres lantas suaranya jatuh?" kata SBY.

Baca juga: Kata SBY, Tuhan Belum Menakdirkan Hubungannya dengan Megawati Kembali Normal

"Saya sebagai pemimpin Partai Demokrat kalau dalam pilpres 2019, punya kader yang jadi cawapres, maka kampanye kami X. Kalau kami tidak punya kader sebagai cawapres, kampanye kami akan lain," tambah SBY.

Meski berharap, SBY menekankan bahwa tidak ada harga mati bagi Demokrat untuk mengusung cawapres.

Meski demikian, SBY menyinggung hasil survei sebelumnya terhadap elektabilitas para tokoh sebagai cawapres.

Baca juga: Menurut SBY, Bisa Saja Ada Parpol Pendukung Jokowi yang Hengkang

Tanpa menyebut nama, SBY mengatakan, hasil survei tersebut menempatkan kader Demokrat di posisi teratas sebagai cawapres.

"Mudah-mudahan tidak benar mitos kalau tidak punya cawapres lantas suara partai akan turun drastis. Kita lihat saja nanti," ujar Presiden keenam RI itu.

Hingga saat ini, baik kubu Prabowo Subianto maupun kubu Joko Widodo belum memutuskan siapa cawapres yang akan diusung.

Masing-masing parpol menyodorkan kadernya untuk dipilih sebagai cawapres.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com