Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menurut SBY, Bisa Saja Ada Parpol Pendukung Jokowi yang Hengkang

Kompas.com - 25/07/2018, 23:17 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, bongkar pasang koalisi pilpres menjelang akhir pendaftaran calon presiden-calon wakil presiden wajar terjadi.

Hal itu bisa terjadi dalam Pilpres 2019, terutama dalam koalisi pendukung Joko Widodo.

"Dalam politik bisa saja. Bisa iya, bisa tidak," ujar SBY dalam jumpa pers di kediamannya di Kuningan, Jakarta, Rabu (25/7/2018) malam.

Baca juga: SBY: Saya Tidak Pernah Tawarkan AHY Cawapres ke Jokowi

Hal itu disampaikan SBY ketika ditanya pandangannya apakah ada kemungkinan koalisi pendukung Jokowi pecah dan sebagian parpol berpindah kubu.

SBY menyinggung pernyataan para pemimpin parpol pendukung Jokowi bahwa koalisi solid. Bagi SBY, mungkin saja memang solid, bisa juga tidak.

SBY membayangkan, hari pertama dibukanya pendaftaran capres-cawapres pada 4 Agustus 2018, belum tentu ada koalisi yang mendaftarkan pasangan ke KPU.

Baca juga: Megawati Jadi Alasan SBY Enggan Merapat ke Kubu Jokowi

Mungkin saja pendaftaran pasangan baru dilakukan jelang penutupan pada 9-10 Agustus.

SBY mengatakan, bisa saja nantinya ada satu dua parpol pendukung Jokowi yang hengkang lantaran tidak bisa menerima cawapres yang dipilih Jokowi.

"Dalam keadaan seperti itu bisa saja ada dinamika baru, yang akhirnya ada pemikiran-pemikran baru. Bisa saja begitu, bisa saja tidak," ujar SBY.

Meski demikian, ia kembali menekankan, peluang Demokrat mengusung Jokowi mengalami hambatan meski Jokowi tulus mengajak bergabung dalam koalisi.

Sementara di sisi lain, ada peluang bagi Demokrat untuk bergabung dalam koalisi pendukung Prabowo Subianto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com