Praktik Suap di Lapas Tak Cukup Diselesaikan dengan Mutasi Jabatan

Kompas.com - 22/07/2018, 08:26 WIB
Aktivis antikorupsi memainkan parodi Pansus Hak Angket saat mengunjungi Lapas Sukamiskin. Aksi digelar di depan Gedung KPK Jakarta, Minggu (9/7/2017). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINAktivis antikorupsi memainkan parodi Pansus Hak Angket saat mengunjungi Lapas Sukamiskin. Aksi digelar di depan Gedung KPK Jakarta, Minggu (9/7/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Sukamiskin, Bandung, Wahid Husen, dinilai sebagai fenomena gunung es atas praktik suap di lapas yang berlangsung cukup lama.

Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Sustira Dirga menilai, OTT itu membuktikan pembinaan terhadap para petugas pemasyarakatan masih lemah. Selain itu, praktik suap di lapas agar narapidana mendapatkan fasilitas tertentu tak cukup diselesaikan dengan sanksi mutasi jabatan.

"Yang pasti dari Kementerian Hukum dan HAM harus diambil tindakan yang tegas yang bukan pada level mutasi seperti biasanya yang pernah kita dengar," kata Dirga, Minggu (22/7/2018).

"Kalau misalnya hanya ditangani dengan sanksi seperti biasanya, mutasi dan mutasi lagi, menurut kami itu enggak menyelesaikan masalah," tambah dia.

Baca juga: KPK Tahan 4 Tersangka Kasus Dugaan Suap di Lapas Sukamiskin

Dirga melihat, proses pembinaan terhadap petugas pemasyarakatan dan warga binaan belum sepenuhnya membudayakan semangat antikorupsi.

Selain itu, faktor kapasitas lapas yang berlebihan menjadi salah satu penyumbang permasalahan dalam praktik itu.

"Ketika menjadi Kalapas Sukamiskin misalnya, itu pasti levelnya sudah berbeda dengan kalapas-kalapas lainnya. Apalagi kalau kita tahu Lapas Sukamiskin ini dihuni hanya para koruptor, beda dengan lapas-lapas biasa yang mengalami kondisi overcrowding," kata dia.

Dirga mendorong adanya evaluasi mendalam terkait pembinaan petugas pemasyarakatan. Kemenkumham harus mencari akar masalah mengapa praktik itu terus berulang.

"Lalu di proses selanjutnya di pembinaan warga binaan atau terpidana ini jangan sampai punya celah untuk bisa mengakali hukum tapi juga tanpa melanggar hak asasi yang melekat pada narapidana-narapidana lain," kata dia.

Selain itu, ia meminta pihak eksekutif dan legislatif bekerja sama mempercepat penuntasan persoalan kapasitas lapas yang berlebihan.

"Terakhir kali data overcrowding di lapas itu tingkatnya sudah sampai 200 persen ya. Ini secara keseluruhan (lapas)," kata dia.

Permohonan maaf dan janji evaluasi

Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Sri Puguh Budi Utami, meminta maaf kepada masyarakat Indonesia atas terjadinya operasi tangkap tangan oleh KPK di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat pada Sabtu dini hari kemarin.

"Kami mohon maaf atas kejadian ini, utamanya kepada seluruh rakyat Indonesia atas kejadian ini, kepada Bapak Presiden dan tentunya kepada Bapak Menteri Hukum dan HAM," ujar Puguh dalam konferensi pers di di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Sabtu.

Menurut Puguh, kejadian di Lapas Sukamiskin itu merupakan masalah serius dan menjadi perhatian Ditjen PAS, Kemenkumham.

Baca juga: Diperiksa KPK, Kalapas Sukamiskin Tertawa-tawa

Puguh mengatakan, Ditjen PAS sebenarnya telah mempersiapkan adanya revitalisasi sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. OTT KPK di Lapas Sukamiskin pun dianggap dia sebagai kejadian di luar dugaan.

Puguh juga menyebutkan, pihaknya akan melakukan evaluasi secara menyuluruh atas kejadian yang baru saja terjadi di Lapas Sukamiskin.

"Bapak Menkumham telah memerintahkan kepada kami dan tadi diwakili oleh Pak Sekretaris Ditjen PAS, Inspektur dari Kanwil langsung ke Lapas Sukamiskin untuk mendalami atas apa yang terjadi," ujar dia.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kajari Bantul Sembuh, Kejaksaan Agung Termotivasi Mengatasi Covid-19

Kajari Bantul Sembuh, Kejaksaan Agung Termotivasi Mengatasi Covid-19

Nasional
Telegram Kapolri, Pemain Harga dan TImbun Kebutuhan Saat Wabah Covid-19 Jadi Incaran

Telegram Kapolri, Pemain Harga dan TImbun Kebutuhan Saat Wabah Covid-19 Jadi Incaran

Nasional
Penghina Presiden dan Pejabat dalam Penanganan Covid-19 Terancam Sanksi Penjara

Penghina Presiden dan Pejabat dalam Penanganan Covid-19 Terancam Sanksi Penjara

Nasional
Pemerintah Telah Menguji 9.712 Spesimen dalam Tes Covid-19

Pemerintah Telah Menguji 9.712 Spesimen dalam Tes Covid-19

Nasional
Pemerintah Terima Donasi Rp 82 Miliar untuk Penanganan Corona, Masyarakat Jangan Berkecil Hati

Pemerintah Terima Donasi Rp 82 Miliar untuk Penanganan Corona, Masyarakat Jangan Berkecil Hati

Nasional
Daerah Bisa Ajukan Pembatasan Sosial ke Pemerintah Pusat jika Penuhi Dua Kriteria

Daerah Bisa Ajukan Pembatasan Sosial ke Pemerintah Pusat jika Penuhi Dua Kriteria

Nasional
Masyarakat Diminta Bersihkan Sarang Nyamuk untuk Hindari Penyakit Demam Berdarah

Masyarakat Diminta Bersihkan Sarang Nyamuk untuk Hindari Penyakit Demam Berdarah

Nasional
Jubir Pemerintah: Sesuai Rekomendasi WHO, Mulai Hari Ini Semua Gunakan Masker

Jubir Pemerintah: Sesuai Rekomendasi WHO, Mulai Hari Ini Semua Gunakan Masker

Nasional
Sebaran 181 Kasus Baru Covid-19, Pasien Bertambah di 13 Provinsi

Sebaran 181 Kasus Baru Covid-19, Pasien Bertambah di 13 Provinsi

Nasional
Kemenkes: Pembatasan Sosial Berskala Besar Beda dengan Karantina

Kemenkes: Pembatasan Sosial Berskala Besar Beda dengan Karantina

Nasional
Cegah Covid-19 Saat Mudik, Harga Tiket Naik dan Penumpang Dibatasi

Cegah Covid-19 Saat Mudik, Harga Tiket Naik dan Penumpang Dibatasi

Nasional
Sebaran Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.124 Kasus

Sebaran Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.124 Kasus

Nasional
Bertambah 14, Total 164 Orang Sembuh dari Covid-19

Bertambah 14, Total 164 Orang Sembuh dari Covid-19

Nasional
Polri Bakal Sanksi Siapa Pun yang Halangi Petugas Tangani Covid-19

Polri Bakal Sanksi Siapa Pun yang Halangi Petugas Tangani Covid-19

Nasional
UPDATE: Tambah 7, Total Pasien Covid-19 Meninggal Ada 198 Orang

UPDATE: Tambah 7, Total Pasien Covid-19 Meninggal Ada 198 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X