Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Aiman Witjaksono
Jurnalis

Jurnalis

Membaca Sinyal dari Istana, Ini Cawapres di Saku Jokowi

Kompas.com - 16/07/2018, 06:07 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PROGRAM "Aiman", yang terbiasa menelusuri dan menggali informasi dari setiap fenomena yang terjadi dan menyita perhatian masyarakat, mencoba menerjemahkan sinyal dari Istana.

Siapa nama bakal calon wakil presiden untuk Joko Widodo, yang akan berlaga di Pemilu Presiden 2019 serentak dengan Pemilu Legislatif tahun depan?

Nama-nama itu akan tampak pada tulisan ini, dan saya prediksi kecil kemungkinan keluar dari perkiraan, kecuali ada sesuatu yang luar biasa dalam dunia politik (dan juga ekonomi) yang terjadi di depan.

Sinyal dari Istana

Belakangan marak gestur Jokowi diperbincangkan terkait dengan adanya pengerucutan nama cawapres Jokowi, dari 10 menjadi 5 sosok.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin, Rabu (11/7/2018) pekan lalu, mengatakan, "Sebenarnya teman-teman ini bisa melihat gestur-gestur yang beliau tampakkan, dan sejumlah pilihan kata, pertemuan-pertemuan terakhir akan memberikan banyak kawan, sahabat."

Namun, seketika, pernyataan Ngabalin dibantah kader partai pengusung Jokowi. "Tanyakan ke Pak Ngabalin, gestur yang mana? Kami bukan pembaca gestur, nama sudah dikonsultasikan," jawab Eva Kusuma Sundari, salah satu kader senior PDI-P.

Gestur atau apa pun namanya memang menarik dicermati jelang pekan–pekan di mana kontestasi pesta demokrasi terbesar di seluruh Indonesia bakal digelar.

Akan terjadi penentuan tonggak, apakah kekuasaan akan tetap atau  berpindah. Apalagi setelah gerakan #2019GantiPresiden diklaim memengaruhi suara pemilih pada sebagian Pulau Jawa sebagai daerah dengan jumlah pemilih pemilu terbanyak di Indonesia.

Jumlah pemilih Pulau Jawa dibanding daerah lain di Indonesia mencapai sekitar 57 persen. Jawa masih menjadi kunci kemenangan dan sebagian telah difoto pada pilkada kemarin. Doktor komunikasi politik Effendi Gazali mengungkapkan, Jokowi tak boleh salah pilih wakil.

Persaingan menuju Pemilu 2019 memang semakin ketat, terutama akibat gerakan-gerakan yang diinisiasi lewat media sosial di dunia maya dan berkembang ke dunia nyata. Lalu, bagaimana kemungkinan cawapres Jokowi?

Sampai sekarang, jika diperhatikan, seolah tidak ada hal yang serius yang ditampakkan Jokowi. Dalam menjawab setiap pertanyaan kepada wartawan soal calon wakilnya, Jokowi selalu menjawab dengan diiringi canda-tawa.

Namun, sesungguhnya ada sinyal di sana dan dikuatkan dengan pernyataan Jokowi.

Pertengahan pekan lalu, Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) antarpesantren diiringi canda-tawa bersama sejumlah acara lain yang serupa. Pada saat itu, pertama kali pula, Mars Nahdlatul Ulama (NU) diperdengarkan di Istana.

Saat itu Jokowi berseloroh, 4 tahun berada di Istana, baru kali ini diperdengarkan Mars NU di Istana. Apakah ini sebuah pertanda?

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com