KPK Amankan 12 Orang saat OTT Anggota DPR - Kompas.com

KPK Amankan 12 Orang saat OTT Anggota DPR

Kompas.com - 14/07/2018, 14:24 WIB
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (11/7/2018) sore.Reza Jurnaliston Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (11/7/2018) sore.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengamankan tiga orang untuk diperiksa dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta, Jumat (13/7/2018) malam.

Dengan demikian, total 12 orang telah diamankan setelah sebelumnya KPK menangkap dan memeriksa sembilan orang secara intensif.

"Tadi malam tim kembali mengamankan tiga orang lainnya dan kemudian dibawa ke kantor KPK," ujar juru bicara KPK, Febri Diansyah melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (14/7/2018).

"Sehingga total yang diamankan adalah 12 orang. Mereka masih dalam proses pemeriksaan secara intensif di KPK," ucapnya.

Febri mengatakan, tiga orang yang diamankan tersebut masih terkait dengan anggota DPR yang dijemput KPK, Jumat (13/7/2018) kemarin.

Mereka diduga mengetahui bagian dari rangkaian dalam kasus yang melibatkan anggota DPR itu.

Baca juga: Ketua KPK Sebut OTT di Jakarta Diduga Terkait Tugas Komisi VII DPR

Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut, penindakan terhadap anggota DPR kemarin terkait dengan tugas di Komisi VII DPR RI.

"Tiga orang dari pihak yang masih terkait dengan anggota DPR yang diamankan kemarin. Mereka dinilai mengetahui bagian dari rangkaian peristiwa dalam kasus ini," kata Febri.

Adapun sembilan orang yang yang diamankan pertama kali oleh KPK terdiri dari anggota DPR RI, staf ahli, swasta, dan sopir.

Febri menyatakan, tim KPK juga mengamankan uang ratusan juta rupiah dalam OTT tersebut.

KPK akan mendalami lebih lanjut keterkaitan dugaan pemberian uang tersebut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar Eni M Saragih termasuk yang juga diamankan.

Komisi VII DPR sendiri membidangi sektor energi sumber daya mineral, riset dan teknologi serta lingkungan hidup.

Baca juga: KPK Temukan Rp 500 Juta Saat OTT Anggota DPR

Sesuai KUHAP, KPK mempunyai waktu 1X24 jam untuk menentukan status dari pihak-pihak yang diamankan tersebut.

"Hasil dari kegiatan penindakan KPK kemarin akan disampaikan sore atau malam ini. Tentu termasuk status hukum perkara ini dan orang-orang yang diduga terlibat," kata Febri.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

TKN Jokowi-Ma'ruf Tegaskan Tak Terbitkan dan Sebarkan Tabloid Indonesia Barokah

TKN Jokowi-Ma'ruf Tegaskan Tak Terbitkan dan Sebarkan Tabloid Indonesia Barokah

Nasional
Anjing Pelacak Endus 3 Jenazah Tertimbun, Korban Longsor dan Banjir Gowa Jadi 29 Orang

Anjing Pelacak Endus 3 Jenazah Tertimbun, Korban Longsor dan Banjir Gowa Jadi 29 Orang

Regional
Jalan Ruteng-Reo Putus, Eksavator Didatangkan untuk Buka Jalur Alternatif

Jalan Ruteng-Reo Putus, Eksavator Didatangkan untuk Buka Jalur Alternatif

Regional
INFOGRAFIK: Perjalanan Hukum Abu Bakar Ba'asyir...

INFOGRAFIK: Perjalanan Hukum Abu Bakar Ba'asyir...

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Mesuji sebagai Tersangka

KPK Tetapkan Bupati Mesuji sebagai Tersangka

Nasional
Pria di India Dituduh Bunuh Temannya dan Buang Potongan Tubuh Korban ke Toilet

Pria di India Dituduh Bunuh Temannya dan Buang Potongan Tubuh Korban ke Toilet

Internasional
KPIH: Pemerintah Harus Kendalikan Jemaah Haji Nonkuota

KPIH: Pemerintah Harus Kendalikan Jemaah Haji Nonkuota

Nasional
China Kecam Campur Tangan AS dalam Krisis Politik di Venezuela

China Kecam Campur Tangan AS dalam Krisis Politik di Venezuela

Internasional
Kurang Jelas, Rambu Ganjil-Genap Akan Diganti Elektronik

Kurang Jelas, Rambu Ganjil-Genap Akan Diganti Elektronik

Megapolitan
Bangun Kelenteng, UNS Klaim Kampus Pertama Sediakan Tempat Ibadah 6 Agama

Bangun Kelenteng, UNS Klaim Kampus Pertama Sediakan Tempat Ibadah 6 Agama

Regional
Anies Teken Pergub Pelayanan Kesehatan untuk Mantan Gubernur dan Wagub DKI

Anies Teken Pergub Pelayanan Kesehatan untuk Mantan Gubernur dan Wagub DKI

Megapolitan
Pengusaha Minta Pemerintah Evaluasi HET Beras Secara Berkala

Pengusaha Minta Pemerintah Evaluasi HET Beras Secara Berkala

Nasional
2 Nelayan yang Dilaporkan Hilang di Perairan Mimika Ditemukan Selamat

2 Nelayan yang Dilaporkan Hilang di Perairan Mimika Ditemukan Selamat

Regional
3 Alasan di Balik Penurunan Status Cagar Alam Kamojang dan Papandayan Menurut KLHK

3 Alasan di Balik Penurunan Status Cagar Alam Kamojang dan Papandayan Menurut KLHK

Nasional
Lima Ribu Lebih Perangkap Ditemukan di Hutan Kawasan Ekosistem Lauser

Lima Ribu Lebih Perangkap Ditemukan di Hutan Kawasan Ekosistem Lauser

Regional

Close Ads X