Politisi PDI-P: Tak Ada Hal Baru dalam Kontrak Politik SBY

Kompas.com - 13/07/2018, 18:09 WIB
Wakil Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Ahmad Basarah saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/7/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOWakil Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Ahmad Basarah saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/7/2018).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDI-P) Ahmad Basarah menilai tidak ada hal baru dalam kontrak politik yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Menurut saya tidak ada hal baru yang disampaikan oleh Pak SBY dalam konteks kontrak politik, karena memang desain UUD kita dan UU Pemilu mendorong parpol untuk melakukan kerja sama politik," ujar Basarah saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/7/2018).

Basarah mengatakan, Pasal 6A Ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa calon presiden dan calon wakil presiden diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu sebelum pemilu dimulai.

Menurut Basarah, pasal tersebut mendorong setiap parpol untuk berkoalisi dan tidak berjalan sendiri-sendiri.

Baca juga: SBY Sebut Cawapres Bukan Harga Mati bagi Demokrat

Kemudian, dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan, pasangan calon capres-cawapres diusulkan parpol atau gabungan parpol yang memenuhi syarat perolehan kursi 20 persen dari jumlah kursi di DPR.

Selain itu, kata Basarah, frasa kalimat sebelum pemilihan umum dilaksanakan mengandung pengertian bahwa kerja sama politik jangan hanya berdasarkan kerja sama elektoral atau mengusung figur dengan elektabilitas tertentu.

Namun, diharapkan juga pertemuan itu sebagai pertemuan visi dan misi antar-partai politik.

"Supaya tidak terkesan pilpres kita ini hanya sekadar ajang perebutan kekuasaan politik pada level nasional an sich gitu. Tapi juga ada pertemuan gagasan, konsep, rencana-rencana pembangunan nasional selama lima tahun ke depan," kata Basarah.

Melalui video di akun YouTube Partai Demokrat, Kamis (12/7/2018) malam, SBY menyampaikan lima kontrak politik kepada capres dan cawapres yang berkontestasi di Pilpres 2019.

SBY mengatakan, kontrak politik itu penting untuk ditandatangani karena menjadi bagian dari aspirasi Partai Demokrat yang diserap dari rakyat untuk diperjuangkan oleh kandidat capres dan cawapres ke depan.

Baca juga: Demokrat: Airlangga Minta SBY untuk Bersedia Jadi Koalisi Cadangan

Halaman:
Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Riset Marepus Corner: 5-6 dari 10 Orang Anggota DPR Pengusaha

Riset Marepus Corner: 5-6 dari 10 Orang Anggota DPR Pengusaha

Nasional
Cairan Pembersih yang Jadi Akselerator Kebakaran Kejagung Sudah Dipakai 2 Tahun

Cairan Pembersih yang Jadi Akselerator Kebakaran Kejagung Sudah Dipakai 2 Tahun

Nasional
Pemerintah Dikabarkan Batal Beli Sejumlah Vaksin Covid-19, Ini Kata Satgas

Pemerintah Dikabarkan Batal Beli Sejumlah Vaksin Covid-19, Ini Kata Satgas

Nasional
Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Nasional
KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

Nasional
BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

Nasional
Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Nasional
Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Nasional
Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Nasional
KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman

KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman

Nasional
Soal Rekening Ratusan Juta Milik Cleaning Service di Kasus Kebakaran Kejagung, Polisi: Tak Ada yang Mencurigakan

Soal Rekening Ratusan Juta Milik Cleaning Service di Kasus Kebakaran Kejagung, Polisi: Tak Ada yang Mencurigakan

Nasional
Kesenjangan Gender Disebut Pengaruhi Tingginya Angka Stunting di Indonesia

Kesenjangan Gender Disebut Pengaruhi Tingginya Angka Stunting di Indonesia

Nasional
Pasal UU Cipta Kerja Dihapus, Pakar Hukum Nilai Aneh Pelanggaran Sangat Terbuka

Pasal UU Cipta Kerja Dihapus, Pakar Hukum Nilai Aneh Pelanggaran Sangat Terbuka

Nasional
Pejabat Pembuat Komitmen Kejagung Ikut Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Utama

Pejabat Pembuat Komitmen Kejagung Ikut Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Utama

Nasional
Wakil Ketua Komisi II Sebut Sosialisasi KPU soal Protokol Kesehatan Belum Maksimal

Wakil Ketua Komisi II Sebut Sosialisasi KPU soal Protokol Kesehatan Belum Maksimal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X