Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketum PAN Anggap Wajar Sikap SBY Tak Paksa Posisi Cawapres

Kompas.com - 13/07/2018, 17:47 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menganggap wajar sikap Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak lagi memaksakan posisi calon wakil presiden.

Hal itu disampaikan Zulkifli menanggapi pernyataan SBY yang tak lagi memasang harga mati pada posisi cawapres dalam berkoalisi menghadapi Pilpres 2019.

"Enggak ada harga mati, semua harga hidup. Kecuali nyalon sendiri, misal saya capres dari PAN. Kami enggak bisa maksa. Ini kan take and give, win and win," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/7/2018).

Baca juga: SBY Sebut Cawapres Bukan Harga Mati bagi Demokrat

Ia menyatakan, dalam posisi sekarang, tak ada partai yang bisa mencalonkan sendiri pasangan capres dan cawapres.

Karena itu, semua partai harus duduk bersama dan tidak saling memaksakan kehendak soal cawapres.

Ia menilai, sejak awal tak ada upaya paksa dari Demokrat untuk mematok Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapres.

Baca juga: Max Sopacua: Obsesi Pertama Demokrat AHY Maju Pilpres

Menurut Zulkifki, hal itu dilakukan Demokrat untuk menaikan popularitas partainya demi memenangkan Pileg 2019.

"Enggak ngotot itu, itu menaikan popularitas Partai Demokrat. Enggak ngotot," lanjut Zulkifli.

SBY sebelumnya menyatakan posisi cawapres bukan harga mati dari partainya.

Baca juga: Ruhut: AHY Mimpi Mau Jadi Presiden, Jadi Menteri Saja Syukur

Hal itu disampaikan SBY bersamaan dengan kontrak politik yang diajukan Demokrat kepada capres dan cawapres yang menjadi mitra koalisi mereka nantinya.

"Terus terang Demokrat memiliki kader unggulan yang saat ini memiliki elektabilitas tinggi untuk menjadi cawapres. Juga kader Demokrat juga berharap salah satu kader terbaiknya bisa menjadi cawapres meskipun ini bukan harga mati," kata SBY melalui rekaman video yang diunggah di akun youtube Partai Demokrat, Kamis (12/7/2018).

Kini, Demokrat memiliki tiga opsi di Pilpres 2019. Di antaranya ialah ikut mengusung Presiden Jokowi, bergabung ke poros Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, atau mengusung pasangan calon sendiri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Nasional
Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Nasional
Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Nasional
Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

Nasional
Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

Nasional
Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak 'Online'

Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak "Online"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com