Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Airlangga Minta SBY untuk Bersedia Jadi Koalisi Cadangan

Kompas.com - 12/07/2018, 21:26 WIB
Ihsanuddin,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief mengungkapkan isi pertemuan antara Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dengan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono Selasa (12/7/2018) lalu.

Menurut dia, dalam pertemuan yang berlangsung di rumah SBY di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan itu, Airlangga melakukan lobi agar Demokrat dan Golkar bisa berkoalisi.

Namun, koalisi itu baru dilakukan apabila Airlangga tidak dipilih sebagai calon wakil presiden bagi Joko Widodo.

Baca juga: Demokrat: SBY dan Airlangga Bahas Potensi Poros di Luar Jokowi dan Prabowo

"Cerita yang sebenernya itu. Airlangga Hartarto minta SBY agar Demokrat bersedia menjadi koalisi cadangan bersama Golkar jika Airlangga tidak menjadi Cawapres (Jokowi)," kata Andi Arief saat dihubungi Kompas.com, Kamis (12/7/2018).

Partai Demokrat saat ini memiliki 10,19 persen kursi di DPR, sementara Golkar mengantongi 14,75 persen. Apabila berkoalisi, kursi kedua parpol sudah melewati syarat ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen.

Kendati demikian, menurut Andi, SBY tidak menjawab permintaan Airlangga itu. Menurut dia, Demokrat masih harus melihat dinamika politik yang akan terjadi.

Baca juga: Golkar: Penentuan Cawapres Jokowi Harus Perhatikan Keinginan Mitra Koalisi

"Akan kita lihat kemungkinan-kemungkinannya apakah memungkinkan menang atau tidak. Akan dilihat siapa yang akan diajukan capres-cawapres, baik oleh Golkar maupun Demokrat," ucap Andi.

Andi menegaskan, selain Agus Harimurti Yudhoyono yang selama ini dielu-elukan oleh para kader, Demokrat juga masih memiliki banyak sosok lain. Misalnya saja, mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Gubernur NTB Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi.

"Prinsipnya koalisi alternatif Demokrat-Golkar bisa saja terjadi dan kami menganggap langkah Golkar masuk akal untuk menggandeng Demokrat," kata dia.

Bantahan Golkar

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily, membantah pernyataan Arief tersebut.

Menurutnya, dalam pertemuan itu justru Airlangga mengajak Demokrat untuk bergabung ke koalisi pemerintah, mengusung Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019.

"Tidak benar jika dalam pertemuan tersebut dikatakan bahwa Partai Golkar akan beralih dukungan dari Pak Jokowi," ujar Ace melalui pesan singkat, Jumat (13/7/2018).

Baca juga: Golkar Bantah Soal Tawaran Pembentukan Koalisi Cadangan ke Demokrat

"Yang ada sebaliknya, Partai Golkar justru mengajak Partai Demokrat untuk bergabung dengan koalisi Pemerintahan," lanjutnya.

Ace mengatakan, pertemuan antara Airlangga dan SBY merupakan komunikasi politik antara Partai Golkar dengan Demokrat.

Pertemuan itu merupakan pertemuan biasa yang sering dilakukan antara keduanya.

Baca juga: TGB Sebut Banyak Kader Potensial yang Dimiliki Demokrat

Ia juga membantah bahwa Airlangga menawarkan pembentukan poros ketiga ke Partai Demokrat. Ace menegaskan bahwa Partai Golkar konsisten mendukung Presiden Jokowi sebagai Capres 2019.

"Tidak benar bahwa Pak Airlangga menawarkan poros ketiga kepada Partai Demokrat. Partai Golkar konsisten mendukung Pak Jokowi sebagai Capres 2019," kata Ace.

Kompas TV Masih cairnya dinamika koalisi parpol jelang Pilpres 2019 membuat peta koalisi dukungan capres belum menuju kata final.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 'Amicus Curiae'

Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 "Amicus Curiae"

Nasional
Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Nasional
Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | 'Amicus Curiae' Pendukung Prabowo

[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | "Amicus Curiae" Pendukung Prabowo

Nasional
Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com