Memprediksi Peta Politik Pilpres jika Gerindra dan PKS Pecah Kongsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Konfigurasi peta koalisi partai politik jelang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden untuk pemilihan presiden 2019, masih sangat dinamis.

Setidaknya terdapat dua kubu partai politik saat ini. Pertama, partai politik pendukung Joko Widodo yang terdiri dari PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem, Hanura, PPP, Perindo, PSI dan PKPI.

Kedua, partai politik di luar itu, yakni Gerindra, PKS, Demokrat, PKB dan PAN.

Melihat situasi terkini, Pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio memprediksi, Pilpres 2019 akan menjadi arena pertarungan bagi tiga poros partai politik.

Hal ini didasarkan pada PKS yang semula tampak 'mesra' dengan Gerindra, justru semakin menjauh lantaran adanya ketidakinginan Gerindra mengambil calon wakil presiden bagi Prabowo Subianto dari PKS.

"Kalau, misalnya, Gerindra sampai akhir 'kekeuh' mengambil cawapres bukan dari PKS, berarti yang tersisa PKS, PAN dan PKB. Buat mereka ini berarti hanya dua pilihan saja, mau gabung ke Jokowi atau Prabowo, atau bikin koalisi sendiri," ujar Hendri kepada Kompas.com, Rabu (11/7/2018).

Baca juga: PKS Ancam Pecah Kongsi dengan Gerindra jika Tak Dapat Posisi Cawapres

Melihat Partai Demokrat yang getol menyodorkan nama Agus Harimurti Yudhoyono dengan siapa saja di Pilpres 2019, Hendri memprediksi, Gerindra akan bergabung bersama Demokrat dan membentuk poros tandingan Jokowi.

Poros ketiga tersebut terdiri dari PKS, PAN dan PKB.

Situasi ini, menurut Hendri, tentunya menyisakan persoalan. Sebab, poros tersebut notabene tidak mempunyai tokoh sentral.

"Kalau jadi bikin koalisi sendiri, poros baru, mereka harus ada tokoh sentral dan satu-satunya tokoh sentral yang tersisa cuma Pak Jusuf Kalla. Beliau lah penentu arahnya nanti," ujar Hendri.

Baca juga: PKS Ancam Pecah Kongsi, Ini Komentar Gerindra

Prediksi konfigurasi koalisi partai politik tersebut, lanjut Hendri, akan berubah lagi apabila Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi atas presidential threshold sebesar 0 persen.

Artinya, setiap parpol bisa mengusung pasangan capres-cawapres.

Coattail Effect

Mengenai PKS yang ngotot memajukan kadernya sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo, menurut Hendri, adalah hal yang wajar.

Apalagi, PKS mengancam akan pecah kongsi apabila Gerindra tidak menggandeng kadernya.

Baca juga: SBY: Saat Jokowi dan Prabowo Umumkan Cawapres Jadi Game Changer

Salah satu hal yang jadi pertimbangan, yakni 'coattail effect' atau bagaimana sosok yang diusung di Pilpres mampu mendongkrak perolehan suara pada pemilihan anggota legislatif.

Maka, tidak heran PKS melakukan 'test the water' dengan mewacanakan sejumlah nama. Termasuk dengan mewacanakan Anies Baswedan-Ahmad Heryawan.

"Wajar apabila PKS berkata itu. Mereka butuh coattail effect dari calon presiden atau calon wakil presidennya. Kalau PKS enggak dapat cawapres, dia sulit mendapatkan coattail effect. Misalnya, nama Prabowo-Anies Baswedan, kan PKS nya enggak kebawa," ujar Hendri.

Hendri juga menilai, PKS selama ini sudah memberikan banyak keuntungan bagi Gerindra. Misal, soal kampaye tagar #2019gantipresiden.

Hendri mengatakan, berdasarkan survei Kedaikopi, beberapa waktu yang lalu, masyarakat berpersepsi, tagar itu dikampanyekan oleh Partai Gerindra dengan tokoh sentral Prabowo Subianto.

"Masyarakat kan ditanya persepsinya soal #2019gantipresiden, jawabannya itu kampanye Gerindra. Saat ditanya lagi, siapa yang mengusung? Anggapannya tokohnya adalah Prabowo. Padahal kan jelas tagar itu punya PKS, Mardani Ali Sera. Maka wajar PKS bersikap demikian sekarang ini," ujar Hendri.