Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Ajak Masyarakat Maluku Perangi Terorisme Hingga Separatisme

Kompas.com - 10/07/2018, 20:26 WIB
Yoga Sukmana,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengajak seluruh masyarakat Maluku untuk bersinergi dengan Polri memerangi terorisme hingga separatisme.

Ajakan itu tercantum di dalam isi pidato Kapolri yang dibacakan oleh Staf Ahli Kapolri Irjen Pol Muktiono pada Sarasehan Nasional: Belajar dari Resolusi Konflik dan Damai Maluku.

"Masyarakat Maluku bersama Polri dan instansi terkait saling mendukung dalam memerangi terorisme, separatisme," ujarnya di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Selasa (10/7/2018).

Baca juga: Cerita Wiranto Tangani Kemelut Konflik Ambon 19 Tahun Silam

"(Juga memerangi) peredaran ilegal, narkoba, illegal fishing, illegal mining, dan kejahatan lain di wilayah Maluku demi tegaknya NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945," sambung dia.

Polri juga sudah melakukan langkah-langkah untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Maluku. Beberapa di antaranya yakni dengan memperkuat struktur polda maluku, dari tipe B ditingkatkan jadi Polda tipe A.

Dengan peningkatan tipe tersebut, maka Polda Maluku mendapatkan tambahan jumlah personil dan anggaran yang disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN).

Baca juga: Kapolri Ajak Masyarakat Maluku Hapus Trauma Konflik

Peningkatan tipe Polda juga mempertimbangkan beberapa aspek yakni geografis, jumlah penduduk, potensi gangguan keamanan ketertiban masyarakat, dan kejahatan trans-nasional.

Setiap desa juga diwajibkan 1 Bhabinkamtibmas, Polda diwajibkan membangun sistem informasi paham radikal dari tingkat desa hingga provinsi.

Terkait layanan informasi kepada masyarakat, Polda tipe A wajib membuat layanan sistem informasi berbasis IT.

Kompas TV Dua calon kepala daerah tersangka korupsi unggul dalam hitung cepat KPU.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com