Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Projo: Dukungan TGB Kandaskan Propaganda Adu Domba Jokowi dengan Umat

Kompas.com - 10/07/2018, 12:39 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengapresiasi dukungan Gubernur NTB Tuan Guru Bajang Zainul Madji kepada Joko Widodo dalam pemilihan presiden 2019.

Apalagi, alasan TGB mendukung Jokowi semata-mata karena program kerjanya yang merata hingga Indonesia bagian timur.

"Semakin masifnya dukungan kepada Presiden Jokowi, itu membuktikan bahwa pemerintah Jokowi sudah mendeliver banyak hal bagi kemajuan bangsa," ujar Arie kepada Kompas.com, Selasa (10/7/2018).

"Dukungan dari putra-putri terbaik bangsa dari seluruh penjuru Indonesia membuktikan pemerintahan Jokowi bekerja untuk semua. Bekerja dengan platform Indonesia sentris," lanjut dia.

Baca juga: Kelebihan Jokowi di Mata TGB, Konsisten Bangun Indonesia Timur

Selain itu, dukungan TGB kepada Jokowi juga dinilai bentuk dari eratnya Jokowi dengan kelompok Islam.

Oleh sebab itu, ia berharap, jangan ada lagi pihak-pihak yang membenturkan Jokowi dengan kelompok Islam di Indonesia.

Jangan ada lagi pihak-pihak yang memunculkan wacana pemerintah Jokowi anti-Islam.

"Kita semua harus menghentikan upaya sistematis yang membenturkan pemerintahan kita saat ini dengan ulama, dengan umat Islam. Dukungan TGB ini juga bukti propaganda yang mengadu domba sesama anak bangsa, kandas," ujar Arie.

Baca juga: TGB: Saya Tidak Pernah Bicara Jabatan dengan Presiden Jokowi

Dalam wawancara dengan Kompas TV, TGB mengaku tidak setuju jika pemerintahan Jokowi disebut melakukan kriminalisasi terhadap ulama.

"Secara objektif yang saya saksikan di NTB dan seluruh penjuru, majelis-majelis, semua aktifitas ke-Islaman bisa berjalan dengan baik," ujar TGB.

Menurut dia, semua pihak perlu tabayun sebelum menuduh pemerintah mengkriminalisasi ulama.

Baca juga: TGB Berharap Tak Keluar dari Demokrat Gara-gara Dukung Jokowi

Ia mengatakan, sebagian umat memang merasakan bahwa penegakan hukum belum berjalan lurus, terutama terkait isu-isu keumatan.

TGB melihat ada anggapan bahwa penegak hukum sangat cepat memproses satu tokoh Islam, tetapi lambat terhadap tokoh lain. Hal itu memunculkan persepsi adanya perlakuan tidak adil.

Meski demikian, ia berharap, masalah itu disikapi secara objektif dan tidak kemudian disimpulkan bahwa ada kriminalisasi ulama.

"Kita serukan kepada penegak hukum, 'tolong bapak-bapak penegak hukum pastikan penegakkan hukum berjalan dengan adil, seobjektifnya, berlaku untuk semua. Itu tidak kemudian menyebabkan pada kesimpulan ada kriminalisasi," ujar TGB.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com