Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Demokrat Ingatkan TGB untuk Koordinasi dengan Partai Sebelum Berpendapat

Kompas.com - 10/07/2018, 11:39 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto mengingatkan anggota Majelis Tinggi Demokrat Muhammad Zainul Majdi alias Tuan Guru Bajang (TGB) berkoordinasi lebih dulu dengan partai jika hendak berpendapat.

Hal itu disampaikan Agus menanggapi pernyataan dukungan TGB kepada Presiden Joko Widodo agar melanjutkan pemerintahannya hingga periode kedua.

"Tentunya kalau saya pribadi seharusnya Pak TGB harus dibicarakan dulu, harus disampaikan ke parpol karena kami semuanya kan punya aturan. Kami harus sejalan senapas dengan parpol," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/7/2018).

Baca juga: Meski Dukung Jokowi, TGB Masih Dianggap sebagai Kader Demokrat

Ia mengatakan, pada Pilpres 2014, semua kader partai bisa tertib menjalankan keputusan partai untuk mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan mantan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto di Gedung DPR, Jakarta, Senin (20/11/2017)Kompas.com/YOGA SUKMANA Wakil Ketua DPR Agus Hermanto di Gedung DPR, Jakarta, Senin (20/11/2017)

Karena itu, ia berharap, kedisipilinan itu bisa terulang di Pilpres 2019 sehingga semua kader tak ada yang berpendapat berbeda dengan keputusan partai.

Ia menambahkan, saat ini Partai Demokrat belum menentukan sikap resmi untuk Pemilu 2019. Dengan demikian ia berharap semua kader bersabar.

Baca juga: TGB: Saya Tidak Pernah Bicara Jabatan dengan Presiden Jokowi

Saat ditanya apakah Demokrat akan memberikan sanksi kepada TGB, ia menjawab hal itu nantinya akan dibicarakan Mahkamah Kehormatan Partai Demokrat.

"Memang kemarin belum dibicarakan secara tegas masalah sanksi. Biasanya, kalau saya melihat kan ini juga masalah etika, etika itu pasti akan dibicarakan dan biasanya juga akan ada sanksinya," lanjut dia.

Sebelumnya, seperti dikutip dari Antara, TGB Zainul Majdi menyatakan dukungan kepada Presiden Joko Widodo untuk melanjutkan kepemimpinannya pada periode kedua sebagai Presiden RI.

Baca juga: Demokrat Tak Ambil Pusing Soal Dukungan TGB ke Jokowi di Pilpres 2019

Menurut TGB, keputusannya mendukung Jokowi itu setelah melalui pertimbangan yang berkaitan dengan kemaslahatan bangsa, umat dan akal sehat.

Dia menilai selama Jokowi memimpin, pencapaian kawasan ekonomi khusus Mandalika di NTB sudah berhasil.

Apabila ada pergantian di level kepemimpinan nasional, maka akan terjadi kemandekan baik dari segi ekonomi maupun sosial.

Kompas TV Dirinya hanya menegaskan jika selama menjadi kader Partai Demokrat, ia bekerja dengan baik dan tak pernah membuat masalah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com