Politisi Demokrat Ingatkan TGB untuk Koordinasi dengan Partai Sebelum Berpendapat

Hal itu disampaikan Agus menanggapi pernyataan dukungan TGB kepada Presiden Joko Widodo agar melanjutkan pemerintahannya hingga periode kedua.

"Tentunya kalau saya pribadi seharusnya Pak TGB harus dibicarakan dulu, harus disampaikan ke parpol karena kami semuanya kan punya aturan. Kami harus sejalan senapas dengan parpol," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/7/2018).

Ia mengatakan, pada Pilpres 2014, semua kader partai bisa tertib menjalankan keputusan partai untuk mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan mantan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa.

Karena itu, ia berharap, kedisipilinan itu bisa terulang di Pilpres 2019 sehingga semua kader tak ada yang berpendapat berbeda dengan keputusan partai.

Ia menambahkan, saat ini Partai Demokrat belum menentukan sikap resmi untuk Pemilu 2019. Dengan demikian ia berharap semua kader bersabar.

Saat ditanya apakah Demokrat akan memberikan sanksi kepada TGB, ia menjawab hal itu nantinya akan dibicarakan Mahkamah Kehormatan Partai Demokrat.

"Memang kemarin belum dibicarakan secara tegas masalah sanksi. Biasanya, kalau saya melihat kan ini juga masalah etika, etika itu pasti akan dibicarakan dan biasanya juga akan ada sanksinya," lanjut dia.

Sebelumnya, seperti dikutip dari Antara, TGB Zainul Majdi menyatakan dukungan kepada Presiden Joko Widodo untuk melanjutkan kepemimpinannya pada periode kedua sebagai Presiden RI.

Menurut TGB, keputusannya mendukung Jokowi itu setelah melalui pertimbangan yang berkaitan dengan kemaslahatan bangsa, umat dan akal sehat.

Dia menilai selama Jokowi memimpin, pencapaian kawasan ekonomi khusus Mandalika di NTB sudah berhasil.

Apabila ada pergantian di level kepemimpinan nasional, maka akan terjadi kemandekan baik dari segi ekonomi maupun sosial.