Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Putuskan Tidak Ubah Postur APBN 2018, Ini Alasannya...

Kompas.com - 09/07/2018, 20:39 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Krisiandi

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan bahwa pemerintah tidak akan mengubah postur APBN 2018 melalui APBN Perubahan 2018.

"Bapak Presiden menyampaikan, untuk APBN 2018, kita tidak akan melakukan APBN Perubahan. Ini akan kami sampaikan kepada anggota dewan untuk dibahas pekan depan bersama-sama," ujar Sri saat dijumpai di Istana Presiden Bogor, Senin (9/7/2018).

Alasannya, postur APBN 2018 dinilai sudah cukup baik, tidak mengalami deviasi besar dalam hal penerimaan negara dan belanja negara serta yang paling penting adalah, defisit anggaran yang lebih kecil dari asumsi awal.

Baca juga: Presiden Jokowi Apresiasi Realisasi APBN Semester I 2018

Sri menjelaskan, realisasi defisit semester pertama APBN 2018 yakni Rp 110 triliun. Angka ini lebih kecil dari dibandingkan realisasi defisit semester pertama APBN 2017 yang menyentuh angka Rp 175 triliun.

Dari sisi keseimbangan juga dinilai sehat. Semester pertama APBN 2018, pemerintah menerima surplus sebesar Rp 10 triliun. Ini berbeda dengan periode yang sama pada tahun 2017 lalu di mana terjadi kekurangan (negatif) sebesar Rp 68 triliun.

"Hasil semester satu (APBN 2018) mengonfirmasikan bahwa pemerintah sangat berhati-hati dan juga sangat prudent dalam menjaga APBN 2018. Ini menggambarkan pemerintah terus berusaha untuk membuat APBN sehat dan kredibel," ujar dia.

Baca juga: Menkeu Klaim Pengelolaan APBN 2017 Menjadi yang Terbaik

Meski demikian, kebijakan tidak mengubah postur APBN 2018 itu juga diikuti dengan mendorong dengan peningkatan ekonomi nasional. Apalagi, situasi ekonomi global masih dinilai tidak menentu.

"Tadi pagi, saya sudah disampaikan Menperin bahwa kita terus melakukan berbagai upaya melihat sektor ekonomi, mana-mana yang perlu mendapat dukungan, baik dalam bentuk insentif atau dari lainnya agar mereka tetap bisa gunakan kesempatan ini untuk meningkatkan ekspor, mengelola impor agar tidak meningkatkan tekanan terhadap eksternal balance," ujar Sri.

Baca juga: JEO 8 Hal Terdampak Pelemahan Rupiah yang Tembus Rp 14.000 per Dollar AS

Kompas TV Marzuki yang juga politisi Demokrat menyatakan, gaji anggota DPR sudah lumrah disisihkan sana - sini untuk membiayai operasional poltiik partai.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com