KPU Persilakan Prabowo Laporkan Dugaan Pelanggaran di Pilkada Jateng dan Jabar

Kompas.com - 09/07/2018, 07:03 WIB
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman ketika ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (5/7/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIRKetua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman ketika ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (5/7/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengaku belum mendapatkan laporan rinci dari KPU Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah terkait dugaan pelanggaran Pilkada sebagaimana yang disampaikan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

Namun, ia mempersilakan Prabowo bisa melaporkan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan ke pihak-pihak yang berwenang.

Sebab, berbagai aduan keberatan, temuan, dan dugaan pelanggaran sudah memiliki mekanisme aturan yang jelas.

Baca juga: Temui Prabowo, Sudirman Said Laporkan Dugaan Kecurangan di Pilkada Jateng

"Sudah diatur dalam PKPU maupun di undang-undang. Jadi kalau ada laporan-laporan tersebut, silakan saja diteruskan kepada pihak-pihak yang berwenang, menyangkut administrasi, menyangkut pidana, menyangkut money politics, silakan," kata Arief dalam konferensi pers di KPU, Jakarta, Minggu (8/7/2018).

"Karena nanti arahnya kan atau tujuan lembaga yang dilapori bisa beda-beda. Termasuk menyangkut hasil penghitungan suara," sambung Arief.

Sebelumnya, Prabowo mengungkapkan ada beberapa indikasi pelanggaran Pilkada Jawa Barat 2018.

Baca juga: Rapat Pleno KPU Jabar, Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Menangi Pilkada Jabar

"Untuk Jawa Barat juga demikian, langkah-langkah yang dilaporkan kepada saya bahwa indikasi penyimpangan, indikasi juga daftar pemilih yang tidak jelas. Ini sedang kita teliti semua," ujar Prabowo usai bertemu dengan cagub Jawa Barat Sudrajat di kediaman pribadinya di kawasan Jakarta Selatan pada Sabtu (7/7/2018) sore.

Selain itu, Sudrajat juga melaporkan adanya intervensi dari kalangan-kalangan tertentu yang tidak berjiwa demokratis.

"Yang kita sesalkan intervensi-intervensi tersebut dan kita juga akan meneliti langkah-langkah. Menurut real count kami, kami yang menang di Jawa Barat," tutur dia.

Baca juga: KPU Jabar Sebut Hasil Pilkada Jabar Tak Bisa Digugat

Prabowo juga mengungkapkan persoalan yang sama usai menerima calon gubernur Sudirman Said.

"Kami prihatin karena ada indikasi kejanggalan-kejanggalan dalam pelaksanaan pemilihan," ucap dia di kediaman pribadinya, Jakarta, Jumat (6/7/2018).

Prabowo mengatakan telah menerima laporan adanya 3 juta nama dari 27 juta nama di Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang meragukan.

Baca juga: Hasil Rekapitulasi KPU, Ganjar-Taj Yasin Menangi Pilkada Jawa Tengah

Gerindra, kata dia, akan mengidentifikasi dan mengerahkan tim legal dan tim advokasi untuk mempelajari indikasi penyimpangan tersebut.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud Sebut Koruptor Lebih Bagus Diisolasi di Lapas Ketimbang di Rumah

Mahfud Sebut Koruptor Lebih Bagus Diisolasi di Lapas Ketimbang di Rumah

Nasional
Mahfud: Tak Ada Rencana Pemerintah Beri Remisi atau Pembebasan Bersyarat ke Koruptor

Mahfud: Tak Ada Rencana Pemerintah Beri Remisi atau Pembebasan Bersyarat ke Koruptor

Nasional
Yasonna Klarifikasi Usul Pembebasan Napi Korupsi, OC Kaligis dan Jero Wacik Tetap Berpeluang Bebas

Yasonna Klarifikasi Usul Pembebasan Napi Korupsi, OC Kaligis dan Jero Wacik Tetap Berpeluang Bebas

Nasional
Wakil Ketua KPK Sebut Tak Ada Alasan bagi Yasonna Bebaskan Koruptor

Wakil Ketua KPK Sebut Tak Ada Alasan bagi Yasonna Bebaskan Koruptor

Nasional
Maklumat Penanganan Covid-19, Polri Akan Lakukan Pembubaran jika Masyarakat Tetap Berkumpul

Maklumat Penanganan Covid-19, Polri Akan Lakukan Pembubaran jika Masyarakat Tetap Berkumpul

Nasional
Pasien Covid-19 yang Sembuh Diyakini Punya Imunitas terhadap Virus Corona

Pasien Covid-19 yang Sembuh Diyakini Punya Imunitas terhadap Virus Corona

Nasional
Beri Klarifikasi, Wakil Ketua KPK Tolak Pembebasan Koruptor dengan Dalih Covid-19

Beri Klarifikasi, Wakil Ketua KPK Tolak Pembebasan Koruptor dengan Dalih Covid-19

Nasional
DPR Diminta Fokus Awasi Pemerintah Tangani Covid-19, Bukan Bahas RUU Cipta Kerja dan RKUHP

DPR Diminta Fokus Awasi Pemerintah Tangani Covid-19, Bukan Bahas RUU Cipta Kerja dan RKUHP

Nasional
Jokowi Diminta Benahi Komunikasi Publik Jajarannya soal Penanganan Covid-19

Jokowi Diminta Benahi Komunikasi Publik Jajarannya soal Penanganan Covid-19

Nasional
Wakil Jaksa Agung Meninggal Dunia, Jubir KPK: Salah Satu Jaksa Terbaik

Wakil Jaksa Agung Meninggal Dunia, Jubir KPK: Salah Satu Jaksa Terbaik

Nasional
MUI Minta Fatwa Pengurusan Jenazah Pasien Covid-19 Dijadikan Pedoman

MUI Minta Fatwa Pengurusan Jenazah Pasien Covid-19 Dijadikan Pedoman

Nasional
Anggota Komisi IX DPR Desak Pemerintah Publikasikan Peta Sebaran Covid-19 secara Rinci

Anggota Komisi IX DPR Desak Pemerintah Publikasikan Peta Sebaran Covid-19 secara Rinci

Nasional
Masyarakat yang Telanjur Mudik Diminta Isolasi Mandiri Selama 14 Hari

Masyarakat yang Telanjur Mudik Diminta Isolasi Mandiri Selama 14 Hari

Nasional
Jumlah Kasus Covid-19 Terus Bertambah, Pemerintah Khawatirkan Penularan dari OTG

Jumlah Kasus Covid-19 Terus Bertambah, Pemerintah Khawatirkan Penularan dari OTG

Nasional
Minggu Pagi, Jenazah Wakil Jaksa Agung Akan Dimakamkan di TPU Pedongkelan Cengkareng

Minggu Pagi, Jenazah Wakil Jaksa Agung Akan Dimakamkan di TPU Pedongkelan Cengkareng

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X