Kompas.com - 09/07/2018, 07:03 WIB
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman ketika ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (5/7/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIRKetua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman ketika ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (5/7/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengaku belum mendapatkan laporan rinci dari KPU Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah terkait dugaan pelanggaran Pilkada sebagaimana yang disampaikan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

Namun, ia mempersilakan Prabowo bisa melaporkan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan ke pihak-pihak yang berwenang.

Sebab, berbagai aduan keberatan, temuan, dan dugaan pelanggaran sudah memiliki mekanisme aturan yang jelas.

Baca juga: Temui Prabowo, Sudirman Said Laporkan Dugaan Kecurangan di Pilkada Jateng

"Sudah diatur dalam PKPU maupun di undang-undang. Jadi kalau ada laporan-laporan tersebut, silakan saja diteruskan kepada pihak-pihak yang berwenang, menyangkut administrasi, menyangkut pidana, menyangkut money politics, silakan," kata Arief dalam konferensi pers di KPU, Jakarta, Minggu (8/7/2018).

"Karena nanti arahnya kan atau tujuan lembaga yang dilapori bisa beda-beda. Termasuk menyangkut hasil penghitungan suara," sambung Arief.

Sebelumnya, Prabowo mengungkapkan ada beberapa indikasi pelanggaran Pilkada Jawa Barat 2018.

Baca juga: Rapat Pleno KPU Jabar, Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Menangi Pilkada Jabar

"Untuk Jawa Barat juga demikian, langkah-langkah yang dilaporkan kepada saya bahwa indikasi penyimpangan, indikasi juga daftar pemilih yang tidak jelas. Ini sedang kita teliti semua," ujar Prabowo usai bertemu dengan cagub Jawa Barat Sudrajat di kediaman pribadinya di kawasan Jakarta Selatan pada Sabtu (7/7/2018) sore.

Selain itu, Sudrajat juga melaporkan adanya intervensi dari kalangan-kalangan tertentu yang tidak berjiwa demokratis.

"Yang kita sesalkan intervensi-intervensi tersebut dan kita juga akan meneliti langkah-langkah. Menurut real count kami, kami yang menang di Jawa Barat," tutur dia.

Baca juga: KPU Jabar Sebut Hasil Pilkada Jabar Tak Bisa Digugat

Prabowo juga mengungkapkan persoalan yang sama usai menerima calon gubernur Sudirman Said.

"Kami prihatin karena ada indikasi kejanggalan-kejanggalan dalam pelaksanaan pemilihan," ucap dia di kediaman pribadinya, Jakarta, Jumat (6/7/2018).

Prabowo mengatakan telah menerima laporan adanya 3 juta nama dari 27 juta nama di Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang meragukan.

Baca juga: Hasil Rekapitulasi KPU, Ganjar-Taj Yasin Menangi Pilkada Jawa Tengah

Gerindra, kata dia, akan mengidentifikasi dan mengerahkan tim legal dan tim advokasi untuk mempelajari indikasi penyimpangan tersebut.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Sebut Perkembangan Ekonomi Digital Indonesia Tercepat di Asia Tenggara

Jokowi Sebut Perkembangan Ekonomi Digital Indonesia Tercepat di Asia Tenggara

Nasional
Moeldoko Sebut Masa Transisi Pengelolaan TMII Sudah Dimulai

Moeldoko Sebut Masa Transisi Pengelolaan TMII Sudah Dimulai

Nasional
Pro-Kontra Peleburan Kemenristek ke Kemendikbud: Kepentingan Investasi hingga Peningkatan Peran Dikti

Pro-Kontra Peleburan Kemenristek ke Kemendikbud: Kepentingan Investasi hingga Peningkatan Peran Dikti

Nasional
Ada Istilah 'Titipan Pak Menteri' di Sidang Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Libatkan Juliari Batubara

Ada Istilah "Titipan Pak Menteri" di Sidang Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Libatkan Juliari Batubara

Nasional
Kemenkumham: UKP Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Tidak Akan Hentikan Mekanisme Yudisial

Kemenkumham: UKP Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Tidak Akan Hentikan Mekanisme Yudisial

Nasional
KPK Buka Peluang Proses Kembali Kasus BLBI Sjamsul Nursalim

KPK Buka Peluang Proses Kembali Kasus BLBI Sjamsul Nursalim

Nasional
Umat Islam yang Beribadah di Masjid Diharapkan Patuhi Protokol Kesehatan

Umat Islam yang Beribadah di Masjid Diharapkan Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Nasional
Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Nasional
Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Nasional
MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

Nasional
Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Nasional
SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

Nasional
Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Nasional
Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X