KPU Persilakan Prabowo Laporkan Dugaan Pelanggaran di Pilkada Jateng dan Jabar

Namun, ia mempersilakan Prabowo bisa melaporkan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan ke pihak-pihak yang berwenang.

Sebab, berbagai aduan keberatan, temuan, dan dugaan pelanggaran sudah memiliki mekanisme aturan yang jelas.

"Sudah diatur dalam PKPU maupun di undang-undang. Jadi kalau ada laporan-laporan tersebut, silakan saja diteruskan kepada pihak-pihak yang berwenang, menyangkut administrasi, menyangkut pidana, menyangkut money politics, silakan," kata Arief dalam konferensi pers di KPU, Jakarta, Minggu (8/7/2018).

"Karena nanti arahnya kan atau tujuan lembaga yang dilapori bisa beda-beda. Termasuk menyangkut hasil penghitungan suara," sambung Arief.

Sebelumnya, Prabowo mengungkapkan ada beberapa indikasi pelanggaran Pilkada Jawa Barat 2018.

"Untuk Jawa Barat juga demikian, langkah-langkah yang dilaporkan kepada saya bahwa indikasi penyimpangan, indikasi juga daftar pemilih yang tidak jelas. Ini sedang kita teliti semua," ujar Prabowo usai bertemu dengan cagub Jawa Barat Sudrajat di kediaman pribadinya di kawasan Jakarta Selatan pada Sabtu (7/7/2018) sore.

Selain itu, Sudrajat juga melaporkan adanya intervensi dari kalangan-kalangan tertentu yang tidak berjiwa demokratis.

"Yang kita sesalkan intervensi-intervensi tersebut dan kita juga akan meneliti langkah-langkah. Menurut real count kami, kami yang menang di Jawa Barat," tutur dia.

Prabowo juga mengungkapkan persoalan yang sama usai menerima calon gubernur Sudirman Said.

"Kami prihatin karena ada indikasi kejanggalan-kejanggalan dalam pelaksanaan pemilihan," ucap dia di kediaman pribadinya, Jakarta, Jumat (6/7/2018).

Prabowo mengatakan telah menerima laporan adanya 3 juta nama dari 27 juta nama di Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang meragukan.

Gerindra, kata dia, akan mengidentifikasi dan mengerahkan tim legal dan tim advokasi untuk mempelajari indikasi penyimpangan tersebut.