Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepada Prabowo, Sudrajat Laporkan Indikasi Kecurangan di Pilkada Jabar

Kompas.com - 07/07/2018, 19:55 WIB
Reza Jurnaliston,
Laksono Hari Wiwoho

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur Jawa Barat, Sudrajat, bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Sudrajat melaporkan dugaan kecurangan yang terjadi di Pilkada Jawa Barat 2018.

Mengenakan jas berwarna hitam dan celana bahan berwarna hitam, Sudrajat mendatangi kediaman pribadi Prabowo di kawasan Jakarta Selatan pada Sabtu (7/7/2018) sore.

Dalam pertemuan sekitar 1,5 jam tersebut, Sudrajat melaporkan dugaan kecurangan pilkada, salah satunya masalah daftar pemilih tetap (DPT).

Prabowo mengungkapkan, ada beberapa indikasi pelanggaran Pilkada Jawa Barat 2018.

"Untuk Jawa Barat juga demikian, langkah-langkah yang dilaporkan kepada saya bahwa indikasi penyimpangan, indikasi juga daftar pemilih yang tidak jelas. Ini sedang kita teliti semua," ujar Prabowo dalam keterangannya seusai pertemuan tersebut.

Selain itu, Sudrajat juga melaporkan adanya intervensi dari kalangan-kalangan tertentu yang tidak berjiwa demokratis.

"Yang kita sesalkan intervensi-intervensi tersebut dan kita juga akan meneliti langkah-langkah. Menurut real count kami, kami yang menang di Jawa Barat," tutur dia.

Baca juga: Soal Kemenangan Ridwan Kamil-Uu, Gerindra Tunggu Real Count KPU

Gerindra akan mengidentifikasi dan mengerahkan tim legal dan tim advokasi untuk mempelajari indikasi penyimpangan tersebut.

Prabowo akan mengambil sikap bila calon yang diajukan Gerindra dinyatakan kalah.

Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus tersebut menyatakan akan menghadapi indikasi-indikasi penyimpangan di Pilkada Jawa Barat tersebut dengan mengedepankan kesejukan, ketenangan, serta kelugasan.

"Kita juga tidak mau terus-menerus dipermainkan karena kita mewakili rakyat, pendukung kami sangat besar. Kami menangkap keinginan rakyat untuk mengadakan perubahan," kata dia.

Ia menyebutkan bahwa indikasi penyimpangan di pilkada telah mengancam demokrasi serta kedaulatan rakyat.

Hal itu dianggap sangat merugikan bangsa dan konsensus membangun negara.

Prabowo mengimbau dan mengingatkan petugas-petugas di KPU untuk menjalankan tugasnya demi kepentingan rakyat.

"Karena itu, KPU bertanggung jawab atas pemilihan yang bersih dengan daftar pemilih yang benar," kata dia.

Di Pilkada Jabar 2018, Sudrajat berpasangan dengan Ahmad Syaikhu. Calon nomor urut 3 itu diusung oleh gabungan Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, dan Partai Keadilan Sejahtera.

Berdasarkan hasil hitung cepat (quick count) Litbang Kompas dan sejumlah lembaga survei lain, perolehan suara keduanya berada di posisi kedua setelah Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com