Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AHY yang Masih Sepi "Peminat"...

Kompas.com - 06/07/2018, 08:58 WIB
Ihsanuddin,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.comPartai Demokrat membuka berbagai opsi untuk mengusung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai calon presiden atau calon wakil presiden dalam Pemilu Presiden atau Pilpres 2019.

Namun, upaya partai berlambang bintang Mercy belum mendapatkan titik temu.

Terakhir, Partai Demokrat mencoba menduetkan AHY dengan Wakil Presiden yang juga tokoh senior Partai Golkar, Jusuf Kalla. Harapannya, Partai Golkar juga akan ikut berkoalisi untuk mengusung pasangan ini.

Untuk mengusung AHY, Partai Demokrat memang tidak bisa sendirian. Sebab, ada ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional yang harus dilewati.

Saat ini, Partai Demokrat mengantongi 61 kursi DPR atau 10,9 persen. Jika Partai Golkar yang memiliki 91 kursi DPR atau 16,2 persen bergabung, maka syarat ambang batas sudah terpenuhi.

Baca juga: Senyum SBY untuk Duet JK-AHY

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama AHY pun sudah bertemu dengan JK beberapa waktu lalu. SBY dan JK sama-sama membantah ada pembahasan terkait politik dalam pertemuan itu.

Namun, pasca-pertemuan yang berlangsung di kediaman SBY tersebut, para elite Partai Demokrat makin gencar menyuarakan duet JK-AHY.

Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan pun berharap pertemuan itu bisa membuka peluang koalisi antara Partai Demokrat dengan Partai Golkar.

"Jika PDI-P saat ini sudah ada koalisinya, begitu juga Partai Gerindra, diharapkan pertemuan ini membuka peluang koalisi alternatif Golkar-Demokrat," ucap Hinca.

Penolakan Partai Golkar

Namun, Partai Golkar yang kini dipimpin oleh Airlangga Hartarto sudah sejak lama menyatakan dukungan kepada Presiden Joko Widodo untuk bertarung kembali pada Pilpres 2019.

Sejumlah elite Partai Golkar juga sudah menyuarakan duet Jokowi-Airlangga.

Wacana Partai Demokrat untuk menduetkan JK-AHY pun ditolak mentah-mentah oleh Partai Golkar. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto meyakini, JK sebagai senior Partai Golkar akan mengikuti keputusan partai untuk mendukung Jokowi pada Pilpres 2019.

"Beliau sebagai senior Partai Golkar tentu mendukung sama dengan posisi Partai Golkar, adalah mendukung Pak Jokowi," kata Airlangga.

Baca: Ketum Golkar Sebut Jusuf Kalla Pasti Dukung Jokowi pada Pilpres 2019

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com