Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Belum Ada Menteri yang Mengundurkan Diri karena Berniat Jadi Caleg

Kompas.com - 05/07/2018, 21:10 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara Pratikno menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada menteri Kabinet Kerja yang mengirimkan surat pengunduran diri untuk maju sebagai calon anggota legislatif di pemilihan anggota legislatif 2019 mendatang.

"Enggak, enggak ada ya. Kalau mau resign kan harus melalui saya dan saya belum menerima surat apapun," ujar Pratikno di Istana Presiden Bogor, Kamis (5/7/2018).

Apabila memang ada menteri yang berkeinginan menjadi calon angota legislatif, Pratikno mengingatkan sang menteri itu tidak harus mengundurkan diri, melainkan cukup mengajukan cuti.

"Dari sisi regulasi enggak ada mundur toh? Cuti toh. Cek saja di MK, ada keputusannya di MK. Dia harusnya cuti," ujar Pratikno.

Baca juga: KPU: Jika Caleg Eks Koruptor Tak Lolos Verifikasi, Parpol Bisa Lakukan 2 Hal Ini

Namun, sekali lagi, Pratikno mengatakan bahwa belum ada menteri yang mengajukan permohonan kepada Presiden untuk menjadi wakil rakyat.

"Benar, yang jelas, surat belum ada sama sekali," ujar Pratikno, meyakinkan para wartawan.

Diberitakan, Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi menyebut, ada sejumlah menteri kabinet akan maju pada Pemilu Legislatif 2019.

Sayangnya, ia enggan membeberkan nama-nama menteri tersebut.

"Saya dengar-dengar, tapi belum ada bukti," ujar Sofjan di Kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Rabu (4/7/2018).

Baca juga: Menurut Ketua DPR, Eks Koruptor Masih Berpeluang Jadi Caleg

Menurut Sofjan, menteri tersebut merasa tidak akan kembali dipilih untuk menjadi pembantu presiden di kabinet pada periode mendatang sehingga memilih untuk mencoba peruntungan menjadi wakil rakyat pada pileg.

"Mereka merasa toh di sini sudah tidak bisa lagi, pokoknya mentok, partainya kan juga sudah kasih tahu juga, 'eh ganti-gantian dong'," tambah Sofjan.

Ia menganggap mundurnya sejumlah menteri tersebut takkan menganggu kinerja pemerintah. Sebab, posisi yang kosong tersebut akan segera diisi pejabat kementerian terkait.

"Enggak apa-apa, kan tinggal setahun juga. Enggak (kosong) kan nanti langsung ada pejabat-pejabat yang akan ditunjuk," kata Sofjan.

Kompas TV Data yang masuk melalui silon akan menjadi pembanding untuk memverifikasi bakal calon anggota legislatif. 
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kemendikbud Akan Turun Periksa Kenaikan UKT, Komisi X DPR: Semoga Bisa Jawab Kegelisahan Mahasiswa

Kemendikbud Akan Turun Periksa Kenaikan UKT, Komisi X DPR: Semoga Bisa Jawab Kegelisahan Mahasiswa

Nasional
TII Serahkan Petisi Pansel KPK, Presiden Jokowi Didesak Pilih Sosok Berintegritas

TII Serahkan Petisi Pansel KPK, Presiden Jokowi Didesak Pilih Sosok Berintegritas

Nasional
Dilaporkan Nurul Ghufron ke Polisi, Ketua Dewas KPK: Ini Tidak Mengenakkan

Dilaporkan Nurul Ghufron ke Polisi, Ketua Dewas KPK: Ini Tidak Mengenakkan

Nasional
Tak Takut Dilaporkan ke Bareskrim, Dewas KPK: Orang Sudah Tua, Mau Diapain Lagi Sih?

Tak Takut Dilaporkan ke Bareskrim, Dewas KPK: Orang Sudah Tua, Mau Diapain Lagi Sih?

Nasional
Kemendikbud Kini Sebut Pendidikan Tinggi Penting, Janji Buka Akses Luas untuk Publik

Kemendikbud Kini Sebut Pendidikan Tinggi Penting, Janji Buka Akses Luas untuk Publik

Nasional
26 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Pajang Nisan Peristiwa dan Nama Korban Pelanggaran HAM

26 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Pajang Nisan Peristiwa dan Nama Korban Pelanggaran HAM

Nasional
Permohonan Dinilai Kabur, MK Tak Dapat Terima Gugatan Gerindra Terkait Dapil Jabar 9

Permohonan Dinilai Kabur, MK Tak Dapat Terima Gugatan Gerindra Terkait Dapil Jabar 9

Nasional
Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

Nasional
Wapres Kunker ke Mamuju, Saksikan Pengukuhan KDEKS Sulawesi Barat

Wapres Kunker ke Mamuju, Saksikan Pengukuhan KDEKS Sulawesi Barat

Nasional
Momen Jokowi Jadi Fotografer Dadakan Delegasi Perancis Saat Kunjungi Tahura Bali

Momen Jokowi Jadi Fotografer Dadakan Delegasi Perancis Saat Kunjungi Tahura Bali

Nasional
Berjasa dalam Kemitraan Indonesia-Korsel, Menko Airlangga Raih Gelar Doktor Honoris Causa dari GNU

Berjasa dalam Kemitraan Indonesia-Korsel, Menko Airlangga Raih Gelar Doktor Honoris Causa dari GNU

Nasional
Nadiem Ingin Datangi Kampus Sebelum Revisi Aturan yang Bikin UKT Mahal

Nadiem Ingin Datangi Kampus Sebelum Revisi Aturan yang Bikin UKT Mahal

Nasional
Saksi Kemenhub Sebut Pembatasan Kendaraan di Tol MBZ Tak Terkait Kualitas Konstruksi

Saksi Kemenhub Sebut Pembatasan Kendaraan di Tol MBZ Tak Terkait Kualitas Konstruksi

Nasional
Puan Maharani: Parlemen Dunia Dorong Pemerintah Ambil Langkah Konkret Atasi Krisis Air

Puan Maharani: Parlemen Dunia Dorong Pemerintah Ambil Langkah Konkret Atasi Krisis Air

Nasional
Hari Ke-10 Keberangkatan Haji: 63.820 Jemaah Tiba di Madinah, 7 Orang Wafat

Hari Ke-10 Keberangkatan Haji: 63.820 Jemaah Tiba di Madinah, 7 Orang Wafat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com