Kompas.com - 05/07/2018, 17:14 WIB
Ilustrasi KOMPASIlustrasi

AKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pemerintah, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya menyepakati bahwa mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak memiliki kesempatan untuk mendaftar sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada pemilu 2019.

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan, seluruh pihak menghormati keputusan pemerintah yang mengesahkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Namun, hak-hak dasar warga negara dan prinsip hak asasi manusia (HAM) untuk dipilih dan memilih sesuai dengan kontitusi UUD 1945 harus tetap dihargai.

Baca juga: Cerita Yasonna yang Akhirnya Teken PKPU Larangan Eks Koruptor Nyaleg

"Secara umum, rapat menghargai apa yang sudah menjadi keputusan pemerintah mengesahkan PKPU," ujar Bambang saat memberikan keterangan pers seusai rapat konsultasi di ruang rapat Pimpinan DPR, gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/7/2018).

"Namun demikian, kita tetap menghargai adanya ketentuan-ketentuan hukum yang lain, yang menjadi dasar bangsa kita terutama dalam menghargai hak-hak asasi warga negara untuk dipilih dan memilih sesuai dengan kontitusi UUD 1945," ucapnya.

Bambang menuturkan, dalam rapat tersebut KPU menjelaskan bahwa peraturan tentang pelarangan mantan napi korupsi jadi caleg datang dari tekanan publik dan kekosongan hukum.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Ketua DPR: Caleg Berstatus Eks Napi Korupsi Dipersilakan Gugat PKPU ke MA

Sementara itu, pihak yang lain menyampaikan catatan tentang filsafat hak-hak warga negara dan HAM, prinsip-prinsip dalam keputusan UU dan norma yang sudah diatur dalam keputusan Mahkamah Konstitusi.

"Maka kami tadi sepakat memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mendaftar menjadi calon legislatif di semua tingkatan dan melalui parpolnya masing-masing," kata Bambang.

Selain Bambang, hadir dalam rapat tersebut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menkumham Yasonna Laoly, Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, Pimpinan Komisi II dan Komisi III.

Kompas TV Berikut tiga berita terpopuler rangkuman KompasTV 4 Juli 2018.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Megawati Sebut Bencana Alam Indonesia Sudah SOS, Singgung Kelalaian Pemimpin Daerah

Megawati Sebut Bencana Alam Indonesia Sudah SOS, Singgung Kelalaian Pemimpin Daerah

Nasional
UPDATE 27 Oktober: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 33,67 Persen dari Target

UPDATE 27 Oktober: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 33,67 Persen dari Target

Nasional
UPDATE: Sebaran 719 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

UPDATE: Sebaran 719 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

Nasional
Jokowi Minta Ada Solusi atas Persoalan yang Dialami Petani Garam

Jokowi Minta Ada Solusi atas Persoalan yang Dialami Petani Garam

Nasional
UPDATE 27 Oktober: Ada 7.584 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 27 Oktober: Ada 7.584 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 27 Oktober: 260.451 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,08 Persen

UPDATE 27 Oktober: 260.451 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,08 Persen

Nasional
UPDATE 27 Oktober: Ada 12.735 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 27 Oktober: Ada 12.735 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 29, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 143.299 Jiwa

UPDATE: Bertambah 29, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 143.299 Jiwa

Nasional
UPDATE 27 Oktober: Tambah 944, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.085.775

UPDATE 27 Oktober: Tambah 944, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.085.775

Nasional
Pemerintah Akan Tambah Mesin PCR di Berbagai Daerah

Pemerintah Akan Tambah Mesin PCR di Berbagai Daerah

Nasional
YLKI: Perkuat Pengawasan agar Batas Harga Tes PCR Tak Dilanggar

YLKI: Perkuat Pengawasan agar Batas Harga Tes PCR Tak Dilanggar

Nasional
UPDATE: Bertambah 719, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.241.809

UPDATE: Bertambah 719, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.241.809

Nasional
Sekjen PDI-P: Ada yang Ingin Pecah Belah Partai, Tak Sabar soal Capres-Cawapres

Sekjen PDI-P: Ada yang Ingin Pecah Belah Partai, Tak Sabar soal Capres-Cawapres

Nasional
Menpan-RB Temukan 225 Peserta Lakukan Kecurangan dalam Seleksi CASN 2021

Menpan-RB Temukan 225 Peserta Lakukan Kecurangan dalam Seleksi CASN 2021

Nasional
Kemenkes: Hasil Tes PCR Keluar Maksimal 1x24 Jam

Kemenkes: Hasil Tes PCR Keluar Maksimal 1x24 Jam

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.