Curhat Bupati ke Jokowi soal Tenaga Honorer yang Tak Kunjung Jadi PNS

JAKARTA, KOMPAS.com - Para bupati yang bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan menyampaikan keluh kesah mereka. Salah satu keluhan yang disampaikan  mengenai tenaga honorer Kategori 2 (K2) yang tak kunjung diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Bupati Nias Sokhiatulo Laoly mengatakan banyak tenaga honorer K2 di daerahnya yang sudah bekerja belasan tahun.

"Ada yang sudah 20 tahun bertugas, 15 tahun, 12 tahun, tidak jelas nasibnya sampai sekarang," kata Laoly kepad wartawan usai pertemuan.

Laoly berharap pemerintah bisa segera mengangkat mereka sebagai Aparatur Sipil Negara. Dengan begitu, mereka bisa mendapatkan kenaikan gaji, tunjangan, hingga kepastian akan asuransi kesehatan.

Baca juga: Ini Usulan Kemenpan-RB soal Status Tenaga Honorer K-2

"Kami minta kepada Presiden supaya diangkat. Kasihan mereka, mereka sudah mengabdi untuk negara ini tapi kan tinggal berapa tahun lagi mereka sudah pensiun," kata dia.

Menurut Laoly, Presiden Jokowi menyambut baik usulan ini. Presiden berjanji akan mengkaji dan mempertimbangkan yang disampaikan kepala daerah.

Hal serupa disampaikan Bupati Jember Faida. Menurut dia, dari berbagai masukan yang disampaikan oleh para bupati, nasib tenaga honor K2 ini menjadi salah satu yang paling ditekankan.

"Kami kepala daerah menyampaikan masukan-masukan tersebut langsung kepada beliau, termasuk masalah rekrutmen PNS, ASN di K2 yang sudah lama menunggu," kata dia.

Baca juga: Pemerintah Pastikan Tenaga Honorer Tidak Dapat THR

Menurut Faida, beberapa kantor pemerintahan di daerah juga sudah banyak yang kekurangan pegawai. Ini terjadi karena pemerintah pusat belum membuka lowongan PNS. Sementara banyak pegawai yang sudah memasuki masa pensiun.

Bupati Luwu Utara mengatakan, tenaga honorer K2 yang paling banyak belum diangkat adalah mereka yang berprofesi sebagai guru. Oleh karena itu, hal ini harus menjadi prioritas.

Pertemuan Jokowi dengan para bupati berlangsung tertutup selama sekitar dua jam. Hadir 23 orang bupati dari total 30 bupati yang diundang ke Istana.

Jokowi mengaku sengaja mengundang para bupati dalam forum yang lebih kecil sehingga lebih bebas untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan daerah.