Pemerintah Usulkan Pasal Korupsi di Sektor Swasta Diatur dalam UU Tipikor

Kompas.com - 04/07/2018, 16:21 WIB
Mantan Menteri Hukum dan HAM, Muladi di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (5/6/2018). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINMantan Menteri Hukum dan HAM, Muladi di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (5/6/2018).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Panitia Kerja Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Panja RKUHP) dari Pemerintah memutuskan untuk menghilangkan seluruh pasal terkait korupsi di sektor swasta dalam RKUHP.

Pemerintah pun mengusulkan agar tindak pidana korupsi di sektor swasta diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) melalui mekanisme revisi undang-undang.

Usulan tersebut diputuskan dalam rapat internal pemerintah pada 28 Juni 2018.

"(Tindak pidana korupsi di sektor swasta) ditangguhkan menunggu revisi total. Jadi perbaikan UU 31/1999 itu harus menyeluruh. Mengacu pada UNCAC (United Nations Convention Against Corruption) empat tindak pidana itu kami keluarkan dari RKUHP," ujar Tim Ahli Pemerintah Muladi saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/7/2018).

Keempat jenis tindak pidana yang dimaksud Muladi tersebut adalah penyuapan di sektor swasta, memperdagangkan pengaruh, tindakan memperkaya diri sendiri secara tidak sah dan penyuapan pejabat asing/organisasi internasional.

Baca juga: Menurut KPK, Lebih Baik Revisi UU Tipikor daripada Atur Korupsi Lewat KUHP

"Karena itu non-mandatory ya dan kalau mengubah UU 31/1999 harus disesuaikan dengan UNCAC, jadi harus menyeluruh," ucapnya.

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi UNCAC atau Konvensi PBB tentang Antikorupsi.

Konvensi tersebut diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC tahun 2003.

Awalnya DPR dan pemerintah mengusulkan jenis-jenis tindak pidana korupsi di UNCAC diatur juga dalam RKUHP.

Selain tindak pidana korupsi di sektor swasta pemerintah juga menghilangkan dua bentuk tindak pidana berat terhadap HAM, yakni kejahatan perang dan agresi.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X