PPP Nilai Kewenangan KPK Harus Dipertegas dalam RKUHP

Berdasarkan draf RKUHP per 26 Juni 2018, tindak pidana korupsi diatur dalam Bab Tindak Pidana Khusus, Pasal 653 hingga Pasal 656.

Pasal-pasal tersebut mengadopsi sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Namun, masuknya ketentuan tipikor dalam RKUHP berpotensi menghilangkan kewenangan KPK.

Sebelumnya, KPK sudah mengirimkan surat pada Presiden agar pasal-pasal tindak pidana korupsi dikeluarkan dari RKUHP.

Presiden diharapkan mendorong pembuatan aturan yang lebih keras pada koruptor, melalui revisi Undang-Undang Tipikor yang ada saat ini.

Menurut KPK, tidak ada satu pasal pun dalam RKUHP yang menegaskan KPK masih berwenang sebagai lembaga khusus yang menangani korupsi.

Hal ini dikhawatirkan dapat menjadi celah pelemahan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.