Kompas.com - 04/07/2018, 14:54 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Pidana Universitas Parahyangan Agustinus Pohan menilai bahwa sanksi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti perlu diatur dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Menurut Agustinus, sanksi berupa pembayaran uang pengganti efektif untuk memerangi kejahatan dengan motif ekonomi.

"Sanksi finansial itu penting, sangat efektif untuk memerangi kejahatan dengan motif ekonomi," ujar Agustinus dalam diskusi publik 'Mendorong RKUHP Yang Pro Penanganan Tipikor dan Tipidsus Lain', di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/7/2018).

Baca juga: Akademisi: Kewenangan KPK Perlu Diatur Secara Tegas Dalam RKUHP

Selain itu, lanjut Agustinus, sanksi pidama pembayaran uang pengganti juga perlu diperberat dalam penanganan kasus korupsi.

Artinya, besarnya jumlah uang pengganti tidak terbatas pada jumlah uang yang dikorupsi oleh pelaku.

Ia mencontohkan ketentuan sanksi pidana ganti rugi yang telah diatur dalam KUHP. Dalam pasal tersebut dimungkinkan pelaku membayar lebih besar dari jumlah kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana.

"Pidana pembayaran uang pengganti juga perlu disempurnakan, agar besarnya tidak dibatasi pada hasil tipikor yang diterima," kata Agustinus.

Baca juga: Catatan Kritis Kontras Terkait Pasal Penyiksaan dalam RKUHP

Dalam draf RKUHP per 26 Juni 2018, sanksi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti tidak termasuk dalam pasal pidana tambahan.

Pasal 72 RKUHP hanya mengenal enam sanksi pidana tambahan, yakni pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan/atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu dan pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.

Kompas TV Ketua KPK Agus Rahardjo berencana menemui Presiden Joko Widodo untuk membahas RUU KUHP yang menurut KPK akan melemahkan KPK.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anies Bakal Temui AHY dan Hasrat Demokrat 'Kawinkan' Keduanya

Anies Bakal Temui AHY dan Hasrat Demokrat "Kawinkan" Keduanya

Nasional
Kemenag Bakal Santuni Keluarga Korban Meninggal Akibat Banjir di MTsN 19 Jakarta

Kemenag Bakal Santuni Keluarga Korban Meninggal Akibat Banjir di MTsN 19 Jakarta

Nasional
Ultimatum Suporter ke PSSI, Desak Tragedi Kanjuruhan Berikan Rasa Keadilan bagi Aremania

Ultimatum Suporter ke PSSI, Desak Tragedi Kanjuruhan Berikan Rasa Keadilan bagi Aremania

Nasional
Campur Tangan DPR dalam Pemilihan Ketua Komnas HAM Dinilai Menabrak Aturan

Campur Tangan DPR dalam Pemilihan Ketua Komnas HAM Dinilai Menabrak Aturan

Nasional
Korupsi Berulang Kepala Daerah

Korupsi Berulang Kepala Daerah

Nasional
Dukung KTT G20, Menkes: PeduliLindungi Tersedia Dalam 13 Bahasa

Dukung KTT G20, Menkes: PeduliLindungi Tersedia Dalam 13 Bahasa

Nasional
Lain Anies Lain Ganjar

Lain Anies Lain Ganjar

Nasional
Saat Perkara Korupsi Lukas Enembe Merembet hingga Anak dan Istri...

Saat Perkara Korupsi Lukas Enembe Merembet hingga Anak dan Istri...

Nasional
Prabowo di Antara Jokowi dan Anies, serta Ambisi Jadi Presiden

Prabowo di Antara Jokowi dan Anies, serta Ambisi Jadi Presiden

Nasional
Sekjen Sebut Kenangan Kader Gerindra yang Pernah 'All Out' untuk Anies Kini Memudar

Sekjen Sebut Kenangan Kader Gerindra yang Pernah "All Out" untuk Anies Kini Memudar

Nasional
Bursa Panglima TNI, Pengamat Sebut Sebaiknya Jokowi Pilih dari Angkatan Laut

Bursa Panglima TNI, Pengamat Sebut Sebaiknya Jokowi Pilih dari Angkatan Laut

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ganjar Kembali Disindir | Jokowi Tak Salami Kapolri

[POPULER NASIONAL] Ganjar Kembali Disindir | Jokowi Tak Salami Kapolri

Nasional
Jejak Kasus Indra Kenz dan Penipuan Binomo hingga Tuntutan 15 Tahun Penjara

Jejak Kasus Indra Kenz dan Penipuan Binomo hingga Tuntutan 15 Tahun Penjara

Nasional
Ganjar Angkat Jempol di Bawah Baliho Puan, Hasto: Yang Dipersepsikan oleh Elite Politik Tidak Benar

Ganjar Angkat Jempol di Bawah Baliho Puan, Hasto: Yang Dipersepsikan oleh Elite Politik Tidak Benar

Nasional
Bakal Dipantau, Sidang Ferdy Sambo Dkk Perlu Digelar di Tempat Memadai

Bakal Dipantau, Sidang Ferdy Sambo Dkk Perlu Digelar di Tempat Memadai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.