Akademisi: Kewenangan KPK Perlu Diatur Secara Tegas Dalam RKUHP

Kompas.com - 04/07/2018, 12:59 WIB
Ilustrasi KUHP dan KUHAP KOMPAS.com/PALUPI ANNISA AULIANIIlustrasi KUHP dan KUHAP

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Pidana Universitas Parahyangan Agustinus Pohan menilai bahwa kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) perlu dipertegas dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( RKUHP).

Mengingat, draf RKUHP saat ini mengatur sejumlah tindak pidana korupsi (tipikor) dalam Bab Tindak Pidana Khusus.

Namun dengan diaturnya tipikor dalam RKUHP justru akan menghilangkan kewenangan KPK dalam menangani kasus korupsi.

"Perlu ada jaminan. Kewenangan KPK harus diatur secara jelas dalam RKUHP," ujar Agustinus dalam diskusi publik 'Mendorong RKUHP Yang Pro Penanganan Tipikor dan Tipidsus Lain', di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/7/2018).


Baca juga: Mahfud MD Sebut Tak Semua Ketentuan Pidana Diatur KUHP

Menurut Agustinus, kewenangan KPK harus diatur dalam satu pasal di RKUHP.

Sebab, pasal 673A menyatakan, dalam jangka waktu lima tahun sejak Undang-Undang ini dinyatakan berlaku, Buku Kesatu KUHP menjadi dasar bagi ketentuan-ketentuan pidana di luar Undang-Undang ini.

Sementara, dalam Buku Kesatu RKUHP tidak diatur kewenangan KPK dalam menangani kasus korupsi.

Agustinus menilai, jika kewenangan KPK tidak diatur dalam KUHP maka akan berpotensi menimbulkan tafsir yang berbeda saat implementasi atau penegakan hukum di lapangan.

"Kalau mengaturnya tidak jelas, dalam praktiknya bisa ditafsir berbeda," kata Agustinus.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kepala BPJN XII Diduga Terima Fee Rp 2,1 Miliar Terkait Proyek Jalan Rp 155 Miliar

Kepala BPJN XII Diduga Terima Fee Rp 2,1 Miliar Terkait Proyek Jalan Rp 155 Miliar

Nasional
KPK Tetapkan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin sebagai Tersangka

KPK Tetapkan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin sebagai Tersangka

Nasional
KPK Tetapkan Kepala BPJN XII sebagai Tersangka

KPK Tetapkan Kepala BPJN XII sebagai Tersangka

Nasional
Soal Amendemen, SBY Sarankan MPR Tampung Aspirasi Publik Seluas-luasnya

Soal Amendemen, SBY Sarankan MPR Tampung Aspirasi Publik Seluas-luasnya

Nasional
Ngabalin: PAN Jangan Ulangi Sejarah, Ada di Pemerintahan tapi Menggerogoti

Ngabalin: PAN Jangan Ulangi Sejarah, Ada di Pemerintahan tapi Menggerogoti

Nasional
SBY Pastikan Hadir Acara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden

SBY Pastikan Hadir Acara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden

Nasional
Prabowo Minta Jokowi Tak Ragu Ambil Keputusan Terkait Koalisi

Prabowo Minta Jokowi Tak Ragu Ambil Keputusan Terkait Koalisi

Nasional
Politikus PDI-P: Tak Larang Demo, Jokowi Tetap Komit pada Demokrasi

Politikus PDI-P: Tak Larang Demo, Jokowi Tetap Komit pada Demokrasi

Nasional
Hakim MK Minta Tsamara dan Faldo Maldini Perbaiki Permohonan Uji Materi Mereka

Hakim MK Minta Tsamara dan Faldo Maldini Perbaiki Permohonan Uji Materi Mereka

Nasional
Relawan Projo Sedih Karnaval Budaya Usai Pelantikan Jokowi Dibatalkan

Relawan Projo Sedih Karnaval Budaya Usai Pelantikan Jokowi Dibatalkan

Nasional
Usai Bertemu Jokowi, Pimpinan MPR Temui SBY Beri Undangan Pelantikan Presiden

Usai Bertemu Jokowi, Pimpinan MPR Temui SBY Beri Undangan Pelantikan Presiden

Nasional
Prabowo Akan Lanjutkan Komunikasi dengan Jokowi Terkait Koalisi

Prabowo Akan Lanjutkan Komunikasi dengan Jokowi Terkait Koalisi

Nasional
DPR RI Komitmen Jaga Kelancaran Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden

DPR RI Komitmen Jaga Kelancaran Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden

Nasional
Isu Calon Menhan, Ngabalin Sebut Prabowo Punya Karier Militer Luar Biasa

Isu Calon Menhan, Ngabalin Sebut Prabowo Punya Karier Militer Luar Biasa

Nasional
UU KPK Hasil Revisi Segera Berlaku, Politisi PKS: Terjadilah Musibah

UU KPK Hasil Revisi Segera Berlaku, Politisi PKS: Terjadilah Musibah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X