Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berkaca dari Pilkada 2018, Oposisi Mulai Menyaingi Kekuatan Koalisi Pemerintah

Kompas.com - 28/06/2018, 10:39 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

Kompas TV Simak bahasannya bersama peneliti Litbang Kompas, Sultani, berikut ini.

Dinamika masyarakat

Peta politik, kata Toto, juga sangat ditentukan oleh preferensi politik masyarakat yang semakin dinamis. Toto melihat preferensi politik disebabkan oleh sejumlah hal.

Pertama, pembicaraan politik di lingkungan sekitar. Menurut Toto, preferensi politik seseorang bisa dipengaruhi oleh keluarga, kelompok keagamaan, kesukuan, dan kelompok lainnya. Kekuatan pimpinan kelompok tersebut berperan strategis dalam merubah peta pilihan politik masyarakat di suatu daerah.

"Pilihan bisa diarahkan oleh pimpinan komunal-komunal itu. Karena angkanya sangat besar dan mengejutkan... kok bisa. Jadi ada pergerakan suara yang masif didorong oleh satu isu besar, kemudian gerakan yang tidak terdeteksi, jadi ada sebab besar," kata Toto.

Baca juga: Litbang Kompas: Kekuatan Pasangan Sudrajat-Syaikhu dan Sudirman-Ida Mengejutkan

Kedua, faktor isu-isu berupa narasi fakta negatif, hoaks, dan ujaran kebencian. Toto menjelaskan, fakta negatif, hoaks, dan ujaran kebencian berdampak signifikan bagi pilihan politik masyarakat. Sebab, sebagian masyarakat yang tak memiliki literasi kuat mudah terpengaruh oleh hal-hal tersebut.

"Di mana isu, berita, informasi itu langsung masuk dari point to point, person to person, itu langsung bisa menciptakan perubahan preferensi," kata dia.

Kondisi itu bisa diperparah jika mendapatkan legitimasi dari otoritas sosial, seperti orangtua, guru, tokoh masyarakat, atau tokoh agama.

"Kombinasi antara hal yang laten dengan hal yang sifatnya sporadik itu menciptakan kondisi lebih dinamis daripada perkiraan kita. Jadi pilkada sekarang basisnya dinamis dia," katanya.

Toto juga mengungkapkan, masih ada indikasi permainan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) pada pilkada kemarin. Ia khawatir perubahan preferensi politik masyarakat dengan isu SARA ini akan terulang pada Pemilu 2019 nanti. Sebab, isu SARA mencoreng persaingan sehat dalam sebuah kontestasi politik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com