Berkaca dari Pilkada 2018, Oposisi Mulai Menyaingi Kekuatan Koalisi Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com — General Manager Penelitian dan Pengembangan (Litbang Kompas) Toto Suryaningtyas mengungkapkan, hasil hitung cepat atau quick count dari Litbang Kompas dan berbagai lembaga lainnya mengindikasikan kekuatan oposisi mampu mengimbangi kekuatan partai pro pemerintah.

Situasi itu akan membuat partai-partai pemerintah mengatur ulang strategi untuk Pemilu 2019

"Ya, ini konstelasi yang didapat dari pilkada ini terutama di tiga provinsi besar di Jawa ini, kalau ditambah Sumut, sama Sulsel, Lampung, Bali, Maluku ya pasti akan memengaruhi," kata Toto kepada Kompas.com di Kantor Kompas Gramedia, Jakarta, Rabu (27/6/2018).

Toto mencontohkan, di Jawa Barat, pasangan Tubagus Hasanuddin dan Anton Charliyan yang diusung oleh PDI-P tidak mendapatkan perolehan hitung cepat yang baik.

Baca juga: Apa yang Membuat Suara Sudrajat-Syaikhu dan Sudirman Said-Ida Melonjak?

Sementara di sisi lain, kekuatan pasangan Sudrajat-Ahmad Syaikhu yang didukung PKS dan Gerindra mampu menyalip Tubagus-Charliyan, bahkan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi.

"Kenaikan Sudrajat-Syaikhu itu menggambarkan membesarnya pengaruh partai oposisi pemerintah di Jawa Barat. Apalagi, di Jateng yang tadinya (Sudirman Said-Ida Fauziah) diperkirakan kecil, sangat senjang, tiba-tiba jadi dekat. Nah itu, pasti memukul. Kemudian di Jatim, PDI-P yang mendorong Saifullah-Puti kemudian kalah," katanya.

Toto mengakui bahwa dari berbagai hasil hitung cepat, calon-calon dari partai pendukung pemerintah masih unggul. Namun, kekuatan oposisi pada saat ini mulai bisa mengimbangi kekuatan partai pemerintah.

Baca juga: Golkar Anggap Hasil Sementara Pilkada 2018 "Warning" untuk Jokowi

"Pasti akan jadi kalkulasi semua partai. Bagi pemerintah, mereka akan berpikir strategi untuk merebut kekalahan-kekalahan yang terjadi di spot-spot tertentu. Sementara di para oposisi sudah jelas mereka akan memperluas cakupan wilayah kemenangannya," ungkap dia.

Toto juga melihat basis konstituen partai oposisi semakin kuat. Hal itu turut berpengaruh signifikan pada kekuatan dukungan terhadap oposisi.

"Lanskap kekuatan mereka itu besar, PKS besar, apalagi lihat hasil survei Gerindra itu nomor dua setelah PDI-P. PKS ada di wilayah menengah. Jadi Gerindra besar, apalagi konstituennya berkembang, yang tadinya milih apa jadi bisa pindah," ujarnya.

Dinamika masyarakat

Peta politik, kata Toto, juga sangat ditentukan oleh preferensi politik masyarakat yang semakin dinamis. Toto melihat preferensi politik disebabkan oleh sejumlah hal.

Pertama, pembicaraan politik di lingkungan sekitar. Menurut Toto, preferensi politik seseorang bisa dipengaruhi oleh keluarga, kelompok keagamaan, kesukuan, dan kelompok lainnya. Kekuatan pimpinan kelompok tersebut berperan strategis dalam merubah peta pilihan politik masyarakat di suatu daerah.

"Pilihan bisa diarahkan oleh pimpinan komunal-komunal itu. Karena angkanya sangat besar dan mengejutkan... kok bisa. Jadi ada pergerakan suara yang masif didorong oleh satu isu besar, kemudian gerakan yang tidak terdeteksi, jadi ada sebab besar," kata Toto.

Baca juga: Litbang Kompas: Kekuatan Pasangan Sudrajat-Syaikhu dan Sudirman-Ida Mengejutkan

Kedua, faktor isu-isu berupa narasi fakta negatif, hoaks, dan ujaran kebencian. Toto menjelaskan, fakta negatif, hoaks, dan ujaran kebencian berdampak signifikan bagi pilihan politik masyarakat. Sebab, sebagian masyarakat yang tak memiliki literasi kuat mudah terpengaruh oleh hal-hal tersebut.

"Di mana isu, berita, informasi itu langsung masuk dari point to point, person to person, itu langsung bisa menciptakan perubahan preferensi," kata dia.

Kondisi itu bisa diperparah jika mendapatkan legitimasi dari otoritas sosial, seperti orangtua, guru, tokoh masyarakat, atau tokoh agama.

"Kombinasi antara hal yang laten dengan hal yang sifatnya sporadik itu menciptakan kondisi lebih dinamis daripada perkiraan kita. Jadi pilkada sekarang basisnya dinamis dia," katanya.

Toto juga mengungkapkan, masih ada indikasi permainan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) pada pilkada kemarin. Ia khawatir perubahan preferensi politik masyarakat dengan isu SARA ini akan terulang pada Pemilu 2019 nanti. Sebab, isu SARA mencoreng persaingan sehat dalam sebuah kontestasi politik.