Walau Tak Ada Manifes, Keluarga Penumpang KM Sinar Bangun Dapat Santunan

Kompas.com - 27/06/2018, 07:16 WIB
Keluarga korban di Pelabuhan Tigaras, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara terancam tak mencoblos saat Pilkada besok, Selasa (26/6/2018) KOMPAS.com / Mei LeandhaKeluarga korban di Pelabuhan Tigaras, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara terancam tak mencoblos saat Pilkada besok, Selasa (26/6/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan, keluarga penumpang KM Sinar Bangun yang tenggelam di Danau Toba pada Senin (18 Juni 2018) lalu, akan tetap menerima santunan.

Bahkan, santunan yang berasal dari Jasa Raharja tersebut tetap bisa diberikan meskipun kapal itu tidak memiliki manifes.

"Menurut peraturan asuransi, tetap bisa (mendapatkan santunan)," kata Budi Karya di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa kemarin.

Baca juga: Musibah KM Sinar Bangun, Momentum Pembenahan Transportasi Danau dan Sungai

Namun ada prosedur yang harus dilalui keluarga penerima santunan. Intinya adalah kepastian bahwa anggota keluarganya merupakan penumpang yang menjadi korban insiden itu.

Salah satu prosedur yang harus ditempuh, lanjut Budi, yakni proses pemberian keterangan di kepolisian.

"Kalau tidak ada jenazahnya, harus ada pernyataan hilang dari kepolisian yang didukung oleh kesaksian. Maka itu, saya minta mereka melakukan itu dengan hati-hati, jangan lebih, jangan kurang," kata Budi.

"Saya juga sudah koordinasi dengan Dirut Jasa Raharja mengenai ini," lanjut dia.

 KM Sinar Bangun mengalami kecelakaan dan tenggelam di Danau Toba pada Senin pekan lalu.

Hingga Selasa kemarin, ada sekitar 22 orang korban yang telah ditemukan, tiga orang di antaranya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Adapun jumlah penumpang kapal motor tersebut diperkirakan mencapai 188 orang.

Jumlah pasti penumpang KM Sinar Bangun sulit ditentukan lantaran tidak ada manifes penumpang. Diperkirakan pula, masih banyak korban yang terjebak di dalam bangkai kapal tersebut.

Karena itu, Budi Karya berharap bangkai KM Sinar Bangun dapat segera diangkat. Selain untuk mengeluarkan para korban, investigasi penyebab tenggelamnya kapal pun dapat dilakukan.

"Jika kapal itu bisa diangkat, kita bisa menemukan jenazah-jenazah, tetapi dari segi teknis KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) dapat mengevaluasi apa jenis bentuk rancang bangun kestabilan yang ada pada kapal itu memenuhi syarat atau tidak," kata Budi.

Baca juga: Menanti Diangkatnya Bangkai KM Sinar Bangun...



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BNPB Minta Daerah Persiapkan Antisipasi Bencana Hidrometeorologi

BNPB Minta Daerah Persiapkan Antisipasi Bencana Hidrometeorologi

Nasional
66 Prajurit TNI Jadi Tersangka Penyerangan Mapolsek Ciracas, Bintara hingga Tamtama

66 Prajurit TNI Jadi Tersangka Penyerangan Mapolsek Ciracas, Bintara hingga Tamtama

Nasional
Sidang Putusan Pelanggaran Etik Ketua KPK Digelar Hari Ini

Sidang Putusan Pelanggaran Etik Ketua KPK Digelar Hari Ini

Nasional
Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Nasional
Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Nasional
Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Nasional
Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasional
Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Nasional
Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Nasional
KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

Nasional
Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Nasional
Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Nasional
Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Nasional
Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Nasional
Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X