Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Bersama Ketua Bawaslu Pantau Pelaksanaan Pilkada di Jateng

Kompas.com - 27/06/2018, 06:53 WIB
Moh Nadlir,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo akan memantau langsung proses pemungutan suara pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2018.

Pemantauan Pilkada oleh Tjahjo tersebut dilakukan bersama dengan Ketua Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) RI Abhan di Jawa Tengah pada hari ini, Rabu 27 Juni 2018.

"Memastikan pelaksanaan pemilihan kepala daerah berjalan lancar, Mendagri memantau langsung proses pencoblosan di Jawa Tengah," ujar Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar dalam keterangannya, Selasa malam (26/6/2018).

Kata Bahtiar, Tjahjo berharap masyarakat berbondong-bondong datang ke tempat pemungutan suara (TPS) menggunakan hak pilihnya di daerah masing-masing.

Baca juga: Hari Pemilihan, Ini 5 Kerugian jika Anda Tak Gunakan Hak Pilih dalam Pilkada!

"Mendagri juga mengimbau kepada seluruh kontestan dan pendukungnya untuk menghadirkan suasana Pilkada yang sejuk dan damai," kata Bahtiar.

Lanjut Bahtiar, Tjahjo juga yakin penyelanggara Pilkada beserta jajaran aparat terkait lainnya akan mampu melaksanakan tugasnya menggelar pilkada dengan baik.

Apalagi, persiapan pelaksanaan pilkada telah disusun dengan matang oleh penyelenggara, termasuk pengawasannya oleh Bawaslu.

Tjahjo, kata Bahtiar. juga berharap proses pemungutan suara berlangsung langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil.

"Satu menit di bilik suara menentukan nasib pemerintahan daerah 5 tahun kedepan. Maka gunakanlah hak pilihnya secara cerdas," kata Bahtiar.

Kompas TV Masyarakat yang memiliki hak pilih adalah masyarakat yang sudah berusia 17 tahun ke atas.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com