Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Siagakan 18.000 Personel untuk Amankan Pilkada Papua 2018

Kompas.com - 26/06/2018, 22:33 WIB
Moh Nadlir,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Kepala Polri Komjen Pol Syafruddin mengungkapkan, Polri menyiagakan 18.000 personel untuk mengamankan jalannya Pilkada Papua 2018.

Syafruddin menjelaskan, jumlah personel yang disiagakan tersebut jauh lebih besar dibandingkan pilkada sebelumnya.

"Sebanyak 18.000 pasukan, lebih besar dan ditambah dibandingkan tahun lalu," ujar Syafruddin di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Selasa (26/6/2018).

Menurut Syafruddin, sejak awal Polri telah meningkatkan status pengamanan di Papua. Alasannya, Bumi Cendrawasih merupakan salah satu daerah yang statusnya rawan pada pilkada.

"Sudah ditingkatkan oleh (Polri) dari awal. Karena Papua salah satu titik rawan di pilkada, ada potensi konfliknya," kata Syafruddin.

Baca juga: Sistem Noken Masih Rawan Memicu Konflik Kekerasan pada Pilkada Papua

Selain Papua, Polri juga meningkatkan kewaspadaannya di Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Kalimantan, serta di tiga pilkada provinsi di Pulau Jawa.

"Semua merupakan bagian dari yang kami waspadai jadi daerah rawan (pilkada)," kata dia.

Kerawanan itu, kata Syafruddin, biasanya terjadi pasca-tahapan pemungutan suara yang akan digelar esok hari, Rabu 27 Juni 2018.

"Setelah penghitungan di TPS dan mengangkut ke kecamatan di situ rawan. Oleh karena itu perlu dikawal. Semoga tidak terjadi apa-apa," tutur Syafruddin.

Kompas TV Trigana Air memutuskan untuk menghentikan semua penerbangan, untuk membawa logistik Pilkada.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com