Banyak Calon Kepala Daerah Purnawirawan Polisi, Polri Harus Jaga Netralitas

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menyatakan ada kecenderungan calon kepala daerah yang berlatar belakang kepolisian menggunakan institusi Polri untuk proses pemenangan. Menurut Karyono, ini tidak sesuai dengan tugas Polri yang sebenarnya.

"Tugas Polri adalah pengamanan, bukan pemenangan," kata Karyono dalam diskusi bertajuk Netralitas TNI-Polri Jadi Sorotan di Jakarta, Jumat (22/6/2018).

Karyono menyebut, di dalam undang-undang tentang Polri secara tegas dinyatakan bahwa Polri harus netral dan tidak boleh berafiliasi dengan partai politik (parpol). Demikian pula halnya dengan TNI.

Baca juga: Wakapolda Maluku Dicopot, Kemendagri Ingatkan Aparatur Negara Netral dalam Pilkada

Oleh karena itu, ia meminta TNI dan Polri harus secara konsisten menjalankan amanat undang-undang. Mereka tidak boleh berpolitik dengan alasan apapun.

"TNI-Polri harus istiqomah, taat hukum dan undang-undang. Tidak boleh berpolitik meskipun ada calon yang berlatar belakang TNI-Polri," ungkap Karyono.

Di beberapa daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada), tutur Karyono, ada calon-calon yang berlatar belakang TNI-Polri. Ia memberi contoh antara lain Jawa Barat, Maluku, dan Sumatera Utara.

Menurut Karyono, akan ada dampak negatif apabila terbukti calon-calon tersebut menggunakan institusinya untuk pemenangan. Dia memandang, konflik bisa saja terjadi.

"Seandainya masing-masing calon tersebut menggunakan korpsnya, apa yang terjadi? Bisa terjadi konflik vertikal dan horizontal. Ini yang berbahaya," papar Karyono.