Jokowi Diminta Tegur Menkumham soal PKPU Larangan Eks Koruptor Jadi Caleg

Kompas.com - 22/06/2018, 17:08 WIB
Presiden Joko Widodo saat konferensi pers di Ruang Teratai, Istana Presiden, Bogor, Selasa (12/6/2018, mengenai terpilihnya Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB. Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat PresidenPresiden Joko Widodo saat konferensi pers di Ruang Teratai, Istana Presiden, Bogor, Selasa (12/6/2018, mengenai terpilihnya Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay meminta Presiden Joko Widodo menegur Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang hingga kini tidak mengundangkan Peraturan KPU mengenai larangan mantan koruptor menjadi calon anggota legislatif.

"Saya berharap Presiden Jokowi mengingatkan menterinya untuk tidak mengambil jalan sendiri-sendiri seperti itu. Ini demi kepentingan dan kelancaran Pemilu sendiri kok," ujar Hadar dalam sebuah acara diskusi di bilangan Jakarta Selatan, Jumat (22/6/2018).

Baca juga: Pemerintahan Jokowi Itu Seolah-olah Tidak Peduli dengan Pemberantasan Korupsi...

Hadar melihat Presiden Jokowi sebenarnya menghormati kemandirian KPU untuk menerbitkan peraturan.

Hal itu tercermin dari pernyataannya ketika ditanya oleh wartawan mengenai larangan itu pada Selasa, 29 Mei 2018 lalu.

Secara pribadi, Presiden Jokowi menegaskan bahwa setiap warga negara, koruptor sekali pun, memiliki hak untuk dipilih dan memilih.

Hadar mengapresiasi perbedaan pandangan dari Presiden Jokowi itu.

Baca juga: Kirim Surat, KPU Minta Kemenkumham Tak Tolak Aturan Larangan Eks Koruptor Jadi Caleg

Namun, lanjut Hadar, dalam kalimat berikutnya, Presiden Jokowi menyatakan, dirinya tak berhak mencampuri KPU sebagai lembaga independen.

"Setelah saya dengar-dengar lagi, Presiden awalnya bilang saya berbeda dengan KPU. Oke, itu perbedaan pendapat secara baik disampaikan, enggak apa-apa. Tapi ada kalimat yang terakhir bahwa kita harus menghormati karena (jadi tidaknya aturan ini diberlakukan) ada di wilayah KPU," ujar Hadar.

"Jadi Presiden sendiri sebenarnya melihat, oke kita bisa berbeda pendapat. Tapi, karena di KPU itu lembaga mandiri, beliau katakan, silahkan pelajari lagi, kemudian difinalkan. Ya, sudah," lanjut dia.

Oleh sebab itu, ia mempertanyakan langkah Menkumham yang terkesan menahan-nahan agar PKPU tersebut tidak segera diundangkan.

Halaman:
Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penyintas Covid-19: Jangan Takut Cek Kesehatan jika Merasakan Gejala Terpapar Corona

Penyintas Covid-19: Jangan Takut Cek Kesehatan jika Merasakan Gejala Terpapar Corona

Nasional
Kemenkumham Diminta Tak Larut Dalam Glorifikasi Keberhasilan Ekstradisi Maria Lumowa

Kemenkumham Diminta Tak Larut Dalam Glorifikasi Keberhasilan Ekstradisi Maria Lumowa

Nasional
Masyarakat Diminta Tidak Bicara Keras demi Cegah Penularan Covid-19

Masyarakat Diminta Tidak Bicara Keras demi Cegah Penularan Covid-19

Nasional
Pilkada Digelar Desember, Ma'ruf Amin Harap Tak Akibatkan Gelombang Kedua Covid-19

Pilkada Digelar Desember, Ma'ruf Amin Harap Tak Akibatkan Gelombang Kedua Covid-19

Nasional
Ma'ruf Amin: Kalau Ada Orang Menggoreng Isu PKI, Itu Politisasi

Ma'ruf Amin: Kalau Ada Orang Menggoreng Isu PKI, Itu Politisasi

Nasional
Virus Corona Penyebab Covid-19 Disebut Dapat Bertahan di Udara 8 Jam

Virus Corona Penyebab Covid-19 Disebut Dapat Bertahan di Udara 8 Jam

Nasional
Ma'ruf Amin Mengaku Tak Pernah Siapkan Putrinya untuk Jadi Wali Kota

Ma'ruf Amin Mengaku Tak Pernah Siapkan Putrinya untuk Jadi Wali Kota

Nasional
Pandemi Covid-19, Tenaga Ahli KSP: Tiap Orang Punya Tanggung Jawab, Jangan Hanya Tuntut Pemerintah

Pandemi Covid-19, Tenaga Ahli KSP: Tiap Orang Punya Tanggung Jawab, Jangan Hanya Tuntut Pemerintah

Nasional
Epidemiolog: Kita Belum Mencapai Gelombang Pertama Covid-19

Epidemiolog: Kita Belum Mencapai Gelombang Pertama Covid-19

Nasional
Airlangga Hartarto: Korporasi Indonesia Diharapkan Bisa Jadi Stimulan Ekonomi Nasional

Airlangga Hartarto: Korporasi Indonesia Diharapkan Bisa Jadi Stimulan Ekonomi Nasional

Nasional
Viral soal Video Mobil Dinas RI 2 Isi Bensin Pakai Jeriken, Wapres Naik Mobil Berbeda

Viral soal Video Mobil Dinas RI 2 Isi Bensin Pakai Jeriken, Wapres Naik Mobil Berbeda

Nasional
Covid-19 Dapat Menular Lewat Udara, Epidemiolog: Gunakan Masker di Luar dan Dalam Gedung

Covid-19 Dapat Menular Lewat Udara, Epidemiolog: Gunakan Masker di Luar dan Dalam Gedung

Nasional
Video Mobil Wapres Diisi Bensin Pakai Jeriken Viral, Ini Penjelasan Setwapres

Video Mobil Wapres Diisi Bensin Pakai Jeriken Viral, Ini Penjelasan Setwapres

Nasional
Tenaga Ahli KSP: Ada Unsur Bahasa Asing, New Normal Tidak Mudah Dipahami

Tenaga Ahli KSP: Ada Unsur Bahasa Asing, New Normal Tidak Mudah Dipahami

Nasional
BNPT Ingatkan Potensi Penyebaran Paham Teror di Lingkungan Karyawan Swasta

BNPT Ingatkan Potensi Penyebaran Paham Teror di Lingkungan Karyawan Swasta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X