Pemerintah Dianggap Intervensi KPU jika Menolak Aturan Larangan Mantan Koruptor Ikut Pileg - Kompas.com

Pemerintah Dianggap Intervensi KPU jika Menolak Aturan Larangan Mantan Koruptor Ikut Pileg

Kompas.com - 14/06/2018, 05:59 WIB
Pendiri sekaligus penasehat Constitutional and Electoral Reform Center (Correct), Hadar Nafis Gumay ketika ditemui di D Hotel, Jakarta, Selasa (29/5/2018).KOMPAS.com/ MOH NADLIR Pendiri sekaligus penasehat Constitutional and Electoral Reform Center (Correct), Hadar Nafis Gumay ketika ditemui di D Hotel, Jakarta, Selasa (29/5/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hadar Nafis Gumay mendesak Kementerian Hukum dan HAM segera mengundangkan Peraturan KPU (PKPU) tentang pencalonan anggota legislatif 2019.

Menurut Hadar, semua pihak perlu menghormati isi PKPU tersebut. KPU adalah lembaga yang mandiri dalam menetapkan kebijakan untuk penyelenggaraan Pemilu.

"Bahwa isinya masih dianggap bertentangan oleh pihak tertentu, ya tidak apa-apa. Pleno KPU yang menetapkan isi final PKPU ini," kata Hadar melalui pesan singkatnya kepada Kompas.com, Rabu (13/6/2018).

"Kalau pihak Kemenkumham menolak untuk mengundangkan PKPU yang sudah diserahkan, tentu dapat dilihat sebagai upaya intervensi terhadap KPU," tambah Hadar.

Baca juga: Refly: Kemenkumham Tak Perlu Ikut Campur Substansi PKPU Larangan Eks Koruptor Nyaleg

Kemenkumham sebelumnya mengembalikan draf PKPU ke KPU karena adanya larangan mantan narapidana kasus korupsi ikut Pileg.

Hadar menambahkan, penundaan pengundangan PKPU tersebut menjadi peraturan perundang-undangan akan menghambat penyelanggaran Pemilu Legislatif.

Apalagi, pendaftaran calon anggota DPR dan DPRD provinsi, kabupaten/kota akan dibuka pada 4-17 Juli 2018.

"Kalau tidak dilakukan pemerintah, bisa menghambat Pemilu. PKPU dibutuhkan, pendaftaran waktunya semakin mepet," ujar Hadar.

Baca juga: Tolak PKPU Larangan Eks Koruptor Nyaleg, Kemenkumham Dinilai Inkonsisten

Hadar menegaskan, Kemenkumham tidak bisa terus menolak untuk memproses pengundangkan PKPU tersebut, meski dianggap bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi dan putusan Mahkamah Konstitusi.

Menurut dia, pengundangan PKPU tersebut sifatnya hanya administratif. Soal isinya, KPU sudah menjalankan prosedur dengan berkonsultasi dengan pemerintah, DPR, dan Bawaslu.

"Kurang lebih Kayak formalitas begitu saja. Soal substansi sudah selesai di proses konsultasi," kata Hadar.

Baca juga: KPU Tolak untuk Sinkronisasikan PKPU Larangan Eks Koruptor Nyaleg

Sebelumnya, Komisioner KPU Pramono Ubaid meminta Kemenkumham tak menghambat proses pengundangan PKPU yang mengatur larangan mantan narapidana kasus korupsi ikut Pileg 2019.

"Kalau forum poltik tidak terjadi kesepakatan, ya jangan kita dihambat dari sisi administrasi dong," kata Pramono di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin (11/6/2018).

Menurut Pramono, demi kepastian hukum, maka semestinya Kemenkumham segera mengundangkan PKPU tersebut menjadi peraturan perundang-undangan.

Soal nantinya masih ada pihak-pihak yang tidak puas dengan PKPU pencalonan Pileg mendatang tersebut, kata Pramono, ada mekanisme yang dijamin konstitusi.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Komentar

Terkini Lainnya

'Pak Haji Lulung, Enggak Kangen Sama Ahok?'

"Pak Haji Lulung, Enggak Kangen Sama Ahok?"

Megapolitan
Larangan Mantan Napi Korupsi Ditolak Pemerintah, Menkumham Di Bawah Tekanan?

Larangan Mantan Napi Korupsi Ditolak Pemerintah, Menkumham Di Bawah Tekanan?

Nasional
Prabowo Hadiri Debat Pilkada Jabar 2018

Prabowo Hadiri Debat Pilkada Jabar 2018

Regional
H-5 Pilkada Serentak, KPU Sumsel Temukan 20.000 Surat Suara Rusak

H-5 Pilkada Serentak, KPU Sumsel Temukan 20.000 Surat Suara Rusak

Regional
Koalisi Saudi Gelar Operasi Militer untuk Paksa Houthi Berunding

Koalisi Saudi Gelar Operasi Militer untuk Paksa Houthi Berunding

Internasional
PKL Santai Berjualan di Pinggir Jalur Transjakarta Kota Tua

PKL Santai Berjualan di Pinggir Jalur Transjakarta Kota Tua

Megapolitan
Wiranto Sebut Ribuan Surat Suara Pilkada Rusak Sudah Diproduksi Ulang

Wiranto Sebut Ribuan Surat Suara Pilkada Rusak Sudah Diproduksi Ulang

Nasional
Survei LSI Pilkada Bondowoso: Elektabilitas Ahmad-Hidayat 54,3 Persen, Salwa-Irwan 31,6 Persen

Survei LSI Pilkada Bondowoso: Elektabilitas Ahmad-Hidayat 54,3 Persen, Salwa-Irwan 31,6 Persen

Regional
Dua Korea Sepakat Agendakan Reuni Keluarga di Bulan Agustus

Dua Korea Sepakat Agendakan Reuni Keluarga di Bulan Agustus

Internasional
Anies Kutip Kakawin Nagarakretagama dalam Pidatonya pada HUT DKI

Anies Kutip Kakawin Nagarakretagama dalam Pidatonya pada HUT DKI

Megapolitan
Tampik Ucapan Prabowo, PPK Sebut Biaya LRT Palembang Rp 10,9 Triliun

Tampik Ucapan Prabowo, PPK Sebut Biaya LRT Palembang Rp 10,9 Triliun

Regional
Survei SSC: 99 Persen Pemilih Pilkada Jatim Akan Terima 'Serangan Fajar'

Survei SSC: 99 Persen Pemilih Pilkada Jatim Akan Terima "Serangan Fajar"

Regional
Kenakan Pakaian Putih, Dedi Mulyadi Datang Paling Awal ke Lokasi Debat

Kenakan Pakaian Putih, Dedi Mulyadi Datang Paling Awal ke Lokasi Debat

Regional
Bantah Taufik, Fraksi Golkar Tegaskan Tak Ada Anggota yang Daftar Caleg dari Partai Lain

Bantah Taufik, Fraksi Golkar Tegaskan Tak Ada Anggota yang Daftar Caleg dari Partai Lain

Megapolitan
Bos Hasanah Tour Sriwijaya Pakai Uang Jemaah untuk Beli Ruko dan Mobil

Bos Hasanah Tour Sriwijaya Pakai Uang Jemaah untuk Beli Ruko dan Mobil

Regional

Close Ads X