Mendagri Diminta Tinjau Ulang Penunjukan Komjen Iriawan sebagai PJ Gubernur Jabar

Kompas.com - 19/06/2018, 07:14 WIB
Mendagri saat diwawancarai media usai melantik Komjen Pol M Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat di Gedung Merdeka, Senin (18/6/2018). KOMPAS.com/DENDI RAMDHANIMendagri saat diwawancarai media usai melantik Komjen Pol M Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat di Gedung Merdeka, Senin (18/6/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) mengkritik penunjukan Komisaris Jenderal (Pol) Mochamad Iriawan sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat.

KIPP meminta agar Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo segera meninjau ulang penunjukan itu.

"Kepada Mendagri diminta untuk meninjau kembali keputusan tentang pengangkatan penjabat Gubernur Jawa Barat dari anggota Polri," ujar Sekretaris Jenderal KIPP Indonesia Kaka Suminta dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (18/6/2018).

Baca juga: Jabatan Baru Gubernur Jabar Tuai Pro-Kontra, M Iriawan Bilang Enggak Masalah

KIPP menyayangkan kebijakan Mendagri yang melakukan pengangkatan anggota Polri aktif sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat.

Sebab, hal itu dinilai bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Menurut Kaka, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, serta UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), pengangkatan penjabat gubernur itu tidak dapat dibenarkan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Soal Pelantikan Iriawan, Mendagri Sebut Sudah Lapor Presiden Jokowi

Sebab, definisi, tugas, fungsi serta wewenang kepolisian dan ASN berbeda.

Adapun, UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah menerangkan bahwa pengangkatan penjabat Gubernur untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah, adalah pejabat yang berasal dari ASN.

Dengan demikian, pengisian jabatan oleh anggota Polri tidak sesuai dengan UU Pilkada.

"Memaksakan pengangkatan anggota Polri aktif sebagai pejabat sipil akan membangkitkan kesan adanya dwifungsi Polri, yang justru akan merugikan citra Polri yang sedang giat dibangun di mata publik," kata Kaka.

Baca juga: Soal Pelantikan Iriawan, Wakapolri Sebut Tidak Ada Kontroversi

KIPP juga meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk meninjau kebijakan yang telah diambil oleh Mendagri.

Diduga, telah terjadi penyalahgunaan wewenang dengan membuat kebijakan yang bertentangan dengan aturan yang berlaku.

Kompas TV Berikut adalah 3 berita terpopuler hari ini versi KompasTV.
 
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Gelar Operasi Aman Nusa II Tangani Dampak Erupsi Semeru, 945 Personel Dikerahkan

Polri Gelar Operasi Aman Nusa II Tangani Dampak Erupsi Semeru, 945 Personel Dikerahkan

Nasional
Tangani Dampak Erupsi Gunung Semeru, Dompet Dhuafa Kerahkan Tim Respons dari Empat Kota

Tangani Dampak Erupsi Gunung Semeru, Dompet Dhuafa Kerahkan Tim Respons dari Empat Kota

Nasional
Muhaimin Instruksikan Kader PKB Bantu Warga Terdampak Erupsi Semeru

Muhaimin Instruksikan Kader PKB Bantu Warga Terdampak Erupsi Semeru

Nasional
Luncurkan Kapal Cepat Rudal Kelima, Prabowo: Tanpa Kekuatan Maritim yang Kuat, Tak Mungkin Negara Kuat

Luncurkan Kapal Cepat Rudal Kelima, Prabowo: Tanpa Kekuatan Maritim yang Kuat, Tak Mungkin Negara Kuat

Nasional
Survei Indikator: Polri Geser KPK Jadi Lembaga Penegak Hukum Paling Dipercaya

Survei Indikator: Polri Geser KPK Jadi Lembaga Penegak Hukum Paling Dipercaya

Nasional
BNPB Kirim 20.000 Masker untuk Masyarakat Terdampak Erupsi Gunung Semeru

BNPB Kirim 20.000 Masker untuk Masyarakat Terdampak Erupsi Gunung Semeru

Nasional
Kemenkes Fokus Selamatkan Nyawa Warga Terdampak Erupsi Gunung Semeru

Kemenkes Fokus Selamatkan Nyawa Warga Terdampak Erupsi Gunung Semeru

Nasional
Waspada, Hujan Ringan-Lebat Berpotensi Terjadi di Sekitar Puncak dan Lereng Semeru

Waspada, Hujan Ringan-Lebat Berpotensi Terjadi di Sekitar Puncak dan Lereng Semeru

Nasional
Kasus Bunuh Diri Mahasiswi NWR, Bripda Randy Diberhentikan Tak Hormat

Kasus Bunuh Diri Mahasiswi NWR, Bripda Randy Diberhentikan Tak Hormat

Nasional
BMKG Sebut Penerbangan Masih Normal, Tak Terganggu Abu Vulkanik Semeru

BMKG Sebut Penerbangan Masih Normal, Tak Terganggu Abu Vulkanik Semeru

Nasional
UPDATE 5 Desember: 249.214 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate 0,12 Persen

UPDATE 5 Desember: 249.214 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate 0,12 Persen

Nasional
Korban Luka akibat Erupsi Semeru Jadi 56 Orang, 35 Alami Luka Berat, 21 Lainnya Luka Ringan

Korban Luka akibat Erupsi Semeru Jadi 56 Orang, 35 Alami Luka Berat, 21 Lainnya Luka Ringan

Nasional
UPDATE 5 Desember: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 47,54 Persen, Dosis Pertama 68,39 Persen

UPDATE 5 Desember: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 47,54 Persen, Dosis Pertama 68,39 Persen

Nasional
UPDATE: Korban Jiwa akibat Erupsi Semeru Kini 14 Orang, Tambah 1

UPDATE: Korban Jiwa akibat Erupsi Semeru Kini 14 Orang, Tambah 1

Nasional
BNPB Sebut 5.205 Warga Terdampak Erupsi Semeru, 1.300 di Antaranya Mengungsi

BNPB Sebut 5.205 Warga Terdampak Erupsi Semeru, 1.300 di Antaranya Mengungsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.