Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon Hina Yahya Staquf, Nuruzzaman Hengkang dari Gerindra

Kompas.com - 13/06/2018, 10:38 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekjen Partai Gerindra Muhammad Nuruzzaman memutuskan hengkang dari Partai Gerindra karena tak terima kiainya, Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf, dihina saat menjadi pembicara di Israel.

Nuruzzaman merasa Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon telah menghina melalui cuitannya di Twitter ihwal kehadiran Yahya sebagai pembicara di forum yang diprakarsai American Jewish Committee (AJC) terkait konflik Israel-Palestina.

"Ya, ini sebagai bentuk respons santri kepada kiainya sebenarnya. Jadi ini santri NU yang merespons ketika ada orang yang menyerang kiainya," ucap Nuruzzaman saat dihubungi, Rabu (13/6/2018).

Baca juga: Anggota Wantimpres Yahya Staquf Bicara di Forum Israel, Ini Respons Jokowi

Ia menambahkan, kemarahannya memuncak karena hinaan Fadli kepada Yahya terkait acara di Israel.

Menurut Nuruzzaman, ada fakta yang dibelokkan menjadi hal politis terkait kehadiran Yahya dan dihubungkan kepada isu ganti presiden.

"Bagi santri, penghinaan pada kiai adalah tentang harga diri dan marwah, sesuatu yang Pak Prabowo (Subianto) tidak pernah bisa paham karena Bapak lebih mementingkan hal politis saja," lanjut Nuruzzaman.

Dihubungi terpisah, anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade membantah tudingan bahwa Fadli Zon menghina Yahya. Menurutnya, apa yang disampaikan Fadli adalah kritik terhadap Yahya yang merupakan anggota Dewan Pertimbangan Presiden.

Baca juga: Bantah Nuruzzaman, Gerindra Anggap Fadli Zon Tak Hina Yahya Staquf

Isu SARA di Pilkada DKI

Sebenarnya, ada masalah lain yang menjadi pertimbangan Nuruzzaman keluar dari Gerindra, yakni ketika pertarungan di Pilkada DKI.

Baca juga: Kehadiran Gus Yahya di Forum Israel Tak Ubah Dukungan NU terhadap Palestina

Ia menilai, Gerindra berkontribusi dalam memproduksi isu SARA sepanjang Pilkada Jakarta berlangsung.

Masalah lain, sikap Gerindra yang menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Ormas untuk disahkan menjadi undang-undang.

Ia mengatakan, sebagai kader NU, sudah semestinya ia mendukung Perppu tersebut, tetapi ternyata bertentangan dengan sikap partai.

"Oleh sebab itu, saya sudah berpikir untuk mundur dari Gerindra pada Desember 2017 lalu karena kontibusi dan ketulusan saya berjuang bersama tidak pernah terakomodasi. Sehingga, tinggal mencari momen yang tepat yang sesuai dengan premis awal saya di atas," ujar dia.

Gerindra bantah

Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade membantah jika Fadli dianggap menghina Yahya Staquf.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com