Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon Hina Yahya Staquf, Nuruzzaman Hengkang dari Gerindra

Kompas.com - 13/06/2018, 10:38 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekjen Partai Gerindra Muhammad Nuruzzaman memutuskan hengkang dari Partai Gerindra karena tak terima kiainya, Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf, dihina saat menjadi pembicara di Israel.

Nuruzzaman merasa Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon telah menghina melalui cuitannya di Twitter ihwal kehadiran Yahya sebagai pembicara di forum yang diprakarsai American Jewish Committee (AJC) terkait konflik Israel-Palestina.

"Ya, ini sebagai bentuk respons santri kepada kiainya sebenarnya. Jadi ini santri NU yang merespons ketika ada orang yang menyerang kiainya," ucap Nuruzzaman saat dihubungi, Rabu (13/6/2018).

Baca juga: Anggota Wantimpres Yahya Staquf Bicara di Forum Israel, Ini Respons Jokowi

Ia menambahkan, kemarahannya memuncak karena hinaan Fadli kepada Yahya terkait acara di Israel.

Menurut Nuruzzaman, ada fakta yang dibelokkan menjadi hal politis terkait kehadiran Yahya dan dihubungkan kepada isu ganti presiden.

"Bagi santri, penghinaan pada kiai adalah tentang harga diri dan marwah, sesuatu yang Pak Prabowo (Subianto) tidak pernah bisa paham karena Bapak lebih mementingkan hal politis saja," lanjut Nuruzzaman.

Dihubungi terpisah, anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade membantah tudingan bahwa Fadli Zon menghina Yahya. Menurutnya, apa yang disampaikan Fadli adalah kritik terhadap Yahya yang merupakan anggota Dewan Pertimbangan Presiden.

Baca juga: Bantah Nuruzzaman, Gerindra Anggap Fadli Zon Tak Hina Yahya Staquf

Isu SARA di Pilkada DKI

Sebenarnya, ada masalah lain yang menjadi pertimbangan Nuruzzaman keluar dari Gerindra, yakni ketika pertarungan di Pilkada DKI.

Baca juga: Kehadiran Gus Yahya di Forum Israel Tak Ubah Dukungan NU terhadap Palestina

Ia menilai, Gerindra berkontribusi dalam memproduksi isu SARA sepanjang Pilkada Jakarta berlangsung.

Masalah lain, sikap Gerindra yang menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Ormas untuk disahkan menjadi undang-undang.

Ia mengatakan, sebagai kader NU, sudah semestinya ia mendukung Perppu tersebut, tetapi ternyata bertentangan dengan sikap partai.

"Oleh sebab itu, saya sudah berpikir untuk mundur dari Gerindra pada Desember 2017 lalu karena kontibusi dan ketulusan saya berjuang bersama tidak pernah terakomodasi. Sehingga, tinggal mencari momen yang tepat yang sesuai dengan premis awal saya di atas," ujar dia.

Gerindra bantah

Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade membantah jika Fadli dianggap menghina Yahya Staquf.

"Bang Fadli kan tidak menghina kiai. Yang disampaikan adalah beliau mengkritisi seorang pejabat negara, (anggota) Wantimpres, datang ke suatu negara, penjajah, yang selama ini kita punya kebijakan yang beda," ujar Andre saat dihubungi, Rabu.

Baca juga: Bantah Nuruzzaman, Gerindra Anggap Fadli Zon Tak Hina Yahya Staquf

Ia justru menilai janggal sikap Nuruzzaman. Semestinya, kata Andre, jika ingin keluar dari partai, Nuruzzaman cukup mengirimkan surat pengunduran diri ke partai.

Sebab, lanjut Andre, itu merupakan mekanisme pengunduran diri secara resmi, bukan malah mengirim surat terbuka yang kemudian disampaikan ke publik.

Ia meminta Nuruzzaman tak menyebarkan hoaks bahwa Gerindra memproduksi isu SARA di Pilkada DKI Jakarta.

"Nuruzzaman kalau mau mengundurkan diri kan silakan, itu hak beliau. Tapi tolong jangan menyebarkan hoaks. Menuduh Partai Gerindra memainkan isu SARA di pilkada DKI itu kan enggak benar," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com