Perjuangkan Perdamaian Palestina-Israel, Ini yang Dilakukan Indonesia di DK PBB

Kompas.com - 12/06/2018, 20:08 WIB
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat ditemui seusai Rapat Kerja dengan Komisi I DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/5/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOMenteri Luar Negeri Retno Marsudi saat ditemui seusai Rapat Kerja dengan Komisi I DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/5/2018).

BOGOR, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, setidaknya ada dua cara yang akan ditempuh Indonesia sebagai salah satu Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa ( DK PBB) untuk memperjuangkan perdamaian antara bangsa Palestina dan Israel.

Pertama, mendorong agar pembicaraan perdamaian muncul kembali di PBB.

"Kita melihat negosiasi dalam rangka perdamaian sudah cukup lama terhenti. Kita akan coba mencari jalan untuk mendorong dimulainya pembicaraan perdamaian ini," kata Menlu Retno di Ruang Teratai, Istana Presiden Bogor, Jawa Barat, Selasa (12/6/2018).

Baca juga: Duduk di DK PBB, Indonesia Prioritaskan Isu Kemerdekaan Palestina


"Tentunya ini tidak hanya dilakukan oleh Indonesia saja sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB, tapi ya dengan anggota lainnya," lanjut dia.

Kedua, dalam pembahasan bersama tersebut, Indonesia akan mendorong PBB melaksanakan resolusi Dewan Keamanan PBB yang selama ini dikeluarkan.

Pasalnya, Menlu Retno mengatakan, selama ini PBB sudah banyak mengeluarkan resolusi mengenai perdamaian antara Israel dengan Palestina, namun implementasinya kurang optimal dijalankan.

"Jadi, kalau melihat elemen dari resolusi yang sudah cukup kaya, sehingga kita berharap agar resolusi itu bisa diimplementasikan," ujar Retno.

Baca juga: Menurut Jokowi, Ini yang Sebabkan Indonesia Jadi Anggota Tidak Tetap DK PBB

ajelis Umum PBB pada Jumat (8/6/2018) lalu, telah memilih lima negara sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan mulai 1 Januari 2019. Kelima negara terpilih tersebut yakni Indonesia, Jerman, Belgia, Afrika Selatan dan Republik Dominika.

Kelima negara tersebut akan menempati posisi sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan untuk masa jabatan selama dua tahun hingga akhir 2020 mendatang.

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa perjuangan bangsa Palestina dalam meraih kemerdekaan merupakan agenda prioritas yang akan didorong Indonesia sebagai salah satu Anggota Tidak Tetap DK PBB.

Baca juga: Jokowi Pastikan RI Jadi Anggota DK PBB dengan Cara Bersih dan Hemat

"Secara khusus saya berpesan kepada Menteri Luar Negeri kita untuk memberikan prioritas kepada isu Palestina. Isu Palestina akan menjadi prioritas bagi Indonesia," ujar Jokowi di Ruang Teratai, Istana Presiden Bogor, Selasa.

Selain itu, secara umum Indonesia juga akan memperkuat ekosistem perdamaian dan stabilitas dunia dengan memperkuat budaya penyelesaian konflik dengan musyawarah dan mufakat.

"Kita ingin mensinergikan upaya penciptaan perdamaian dengan pencapaian agenda pembangunan di 2030," ujar Jokowi.

Baca juga: Wapres JK: Indonesia Terpilih Jadi DK PBB karena Pengalaman Perdamaian

"Kemudian kita ingin memperkuat sinergi antara organisasi kawasan dengan Dewan Keamanan PBB," lanjut dia.

Indonesia pun mendorong pembahasan penanganan komprehansif terhadap kejahatan lintas batas, salah satunya termasuk terorisme.

Kompas TV Menlu Retno juga membantah isu adanya pertemuan rahasia Indonesia-Israel yang membahas bebas visa dan hubungan diplomatik antara kedua negara.

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X