Menurut Jokowi, Ini yang Sebabkan Indonesia Jadi Anggota Tidak Tetap DK PBB

Kompas.com - 12/06/2018, 17:41 WIB
Presiden Joko Widodo saat konferensi pers di Ruang Teratai, Istana Presiden, Bogor, Selasa (12/6/2018, mengenai terpilihnya Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB. Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat PresidenPresiden Joko Widodo saat konferensi pers di Ruang Teratai, Istana Presiden, Bogor, Selasa (12/6/2018, mengenai terpilihnya Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB.

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengungkapkan sejumlah faktor yang menyebabkan Indonesia terpilih menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB).

"Beberapa hal yang menyumbang kemenangan Indonesia, antara lain, pertama, kondisi dalam negeri yang demokratis, stabil dan damai," ujar Jokowi di Ruang Teratai, Istana Presiden Bogor, Jawa Barat, Selasa (12/6/2018).

"Kondisi di dalam negeri ini memiliki kontribusi yang besar dalam kemenangan ini," lanjut dia.

Kedua, Indonesia dipandang mempunyai rekam jejak dan kontribusi diplomasi yang baik dalam hal turut menjaga pedamaian dunia.

Baca juga: Indonesia Terpilih Menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB

Ketiga, lanjut Jokowi, Indonesia juga dipandang memiliki independensi politik luar negeri yang kuat. Netralitas Indonesia terhadap kekuatan-kekuatan yang ada di penjuru dunia tidak diragukan lagi.

"Keempat, peran Indonesia dalam menjembatani perbedaan yang ada, termasuk negara-negara yang sedang dilanda konflik," lanjut dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Terpilihnya Indonesia menjadi Anggota Tidak Tetap PBB pun merupakan hasil kampanye yang bersih serta tidak menghambur-hamburkan anggaran.

"Kampanye Indonesia ini jangka panjang, dilakukan secara bersih, tidak menghambur-hamburkan dan juga lebih mengedepankan rekam jejak serta visi Indonesia," ujar Jokowi.

Baca juga: Menlu Bersyukur Indonesia Jadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB

"Alhamdulilah perolehan suaranya sangat signifikan dari pemilihan tersebut, yaitu 144 suara dari 190 suara yang diperebutkan dan Indonesia terpilih menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020," lanjut dia.

Ia mengapresiasi para diplomat yang bekerja keras menggolkan terpilihnya Indonesia jadi Anggota Tidak Tetap DK PBB.

"Perolehan ini merupakan sebuah hasil kerja keras dalam jangka panjang dari para diplomat kita, diplomat Indonesia," ujar Jokowi.

Sebab, setiap pertemuan Presiden Jokowi dengan pemimpin negara sahabat, selain Presiden Jokowi sendiri yang melobi negara itu agar mendukung Indonesia menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB, para diplomat juga melakukan hal yang sama pada tingkatan tertentu.

Dengan keputusan ini, Presiden Jokowi berharap Indonesia bisa semakin gencar mengampanyekan perdamaian dan stabilitas keamanan dunia.

Kompas TV Pemilihan ini dilakukan oleh Majelis Umum PBB di Markas Besar PBB, New York (8/6/2018).
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Yusril: Revisi UU PPP Tak Bisa Berlaku Surut ke Belakang, Seolah Ada Sebelum UU Cipta Kerja

Yusril: Revisi UU PPP Tak Bisa Berlaku Surut ke Belakang, Seolah Ada Sebelum UU Cipta Kerja

Nasional
Menag Sebut Aplikasi PeduliLindungi dan Tawakkalna Akan Terintegrasi dalam Waktu Dekat

Menag Sebut Aplikasi PeduliLindungi dan Tawakkalna Akan Terintegrasi dalam Waktu Dekat

Nasional
Kemenkes: Kita Harus Waspada dan Hati-hati Terhadap Varian Omicron

Kemenkes: Kita Harus Waspada dan Hati-hati Terhadap Varian Omicron

Nasional
Jemaah Umrah Penerima Vaksin Sinovac dan Sinopharm Wajib Karantina 3 Hari

Jemaah Umrah Penerima Vaksin Sinovac dan Sinopharm Wajib Karantina 3 Hari

Nasional
Skenario Gelombang 3 Saat Libur Nataru, Satgas Prediksi Puncak Kasus Aktif Capai 400.000

Skenario Gelombang 3 Saat Libur Nataru, Satgas Prediksi Puncak Kasus Aktif Capai 400.000

Nasional
Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan GPON, Polisi Sita Dokumen Pencairan Dana dari PT Jakpro

Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan GPON, Polisi Sita Dokumen Pencairan Dana dari PT Jakpro

Nasional
KPK Dalami Penerimaan Uang oleh Adik Eks Bupati Saat Periksa 2 Anggota DPRD Lampung Utara

KPK Dalami Penerimaan Uang oleh Adik Eks Bupati Saat Periksa 2 Anggota DPRD Lampung Utara

Nasional
Menag Yaqut Akui RI Belum Diundang Arab Saudi untuk Bahas Haji 2022

Menag Yaqut Akui RI Belum Diundang Arab Saudi untuk Bahas Haji 2022

Nasional
Gus Halim Minta Bupati Pesisir Selatan Kawal Penggunaan Dana Desa

Gus Halim Minta Bupati Pesisir Selatan Kawal Penggunaan Dana Desa

Nasional
Menag: 59.757 Jemaah Umrah Tertunda Keberangkatannya karena Pandemi

Menag: 59.757 Jemaah Umrah Tertunda Keberangkatannya karena Pandemi

Nasional
'Suspend' Arab Saudi ke Indonesia Dicabut, Menag Sebut Jemaah Bisa Kembali Umrah Mulai Desember

"Suspend" Arab Saudi ke Indonesia Dicabut, Menag Sebut Jemaah Bisa Kembali Umrah Mulai Desember

Nasional
Gus Halim Tegaskan Dana Desa Diprioritaskan untuk Capai SDGs Desa

Gus Halim Tegaskan Dana Desa Diprioritaskan untuk Capai SDGs Desa

Nasional
Polri Tetapkan Eks Dirut PT Jakarta Infrastruktur Propertindo Jadi Tersangka Korupsi

Polri Tetapkan Eks Dirut PT Jakarta Infrastruktur Propertindo Jadi Tersangka Korupsi

Nasional
Anak Penyandang Autisme Disiksa Orangtua, Kementerian PPPA Minta Pemda Beri Perhatian

Anak Penyandang Autisme Disiksa Orangtua, Kementerian PPPA Minta Pemda Beri Perhatian

Nasional
Persoalan Inkonstitusional Bersyarat UU Cipta Kerja Tak Otomatis Selesai Lewat Revisi UU PPP

Persoalan Inkonstitusional Bersyarat UU Cipta Kerja Tak Otomatis Selesai Lewat Revisi UU PPP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.