Jadi DK PBB, Indonesia Diminta Suarakan Perang Terhadap Terorisme dan Radikalisme

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengapresiasi upaya pemerintah hingga Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) periode 2019-2020.

Ditetapkannya Indonesia sebagai anggota tidak Tetap DK PBB merupakan momentum yang tepat untuk mewujudkan komitmen dalam memperjuangkan perdamaian dunia.

Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini menilai, momentum tersebut harus dimanfaatkan pemerintah untuk menyuarakan isu-isu strategis, salah satunya perang terhadap terorisme dan radikalisme.

"PBNU mendorong pemerintah untuk menyuarakan isu-isu strategis seperti soal perang terhadap terorisme dan radikalisme," ujar Helmy melalui keterangan tertulisnya, Minggu (10/6/2018).

Baca juga: Indonesia Terpilih Jadi Anggota Dewan Keamanan PBB untuk Kali Keempat

"Indonesia harus bisa menjadi rujukan dan referensi bukan saja dalam hal komitmen untuk memberantas terorisme dan radikalisme, namun juga soal model dan penanganannya," tambah dia.

PBNU juga mendorong pemerintah untuk terus mengupayakan dan mengampanyekan agenda strategis tentang kemerdekaan Palestina.

Sesuai dengan amanat Muktamar 33 NU di Jombang, kemerdekaan Palestina adalah persoalan yang sangat penting dan harus terus diperjuangkan.

"Kepercayaan masyarakat internasional hendaknya tidak disia-siakan dan harus dibuktikan dengan kerja nyata mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional," kata Helmy.

Baca juga: Indonesia Kembali Jadi Anggota DK PBB, demi Apa?

Isu lain yang tak kalah penting, lanjut Helmy, adalah isu terkait pembangunan.

Menurut Helmy, pemerintah memiliki kesempatan memajukan perspektif negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, agar bisa bersaing dengan negara-negara maju.

"Kami mendukung penuh segala upaya pemerintah Indonesia dalam segenap usahanya," tutur Helmy.

Terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB diumumkan oleh Presiden Majelis Umum PBB Miroslav Lacjak di New York, Amerika Serikat.

Indonesia pernah tiga kali menjadi anggota tidak tetap DK PBB, yakni periode 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008.

Baca juga: Jadi Anggota DK PBB, Indonesia Diharapkan Makin Aktif Tuntaskan Masalah Palestina

Dalam periode 2019-2020 Indonesia akan memulai tugasnya pada Januari mendatang.

Selain Indonesia, pada periode pemilihan dan keanggotaan ini terpilih juga Belgia, Republik Dominika, Jerman, dan Afrika Selatan.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pernyataan resminya mengatakan, sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Indonesia akan fokus kepada penguatan ekosistem perdamaian dan stabilitas global, meningkatkan sinergi dengan sesama anggota, mendorong terbentuknya Global Comprehensive Approach untuk menangani terorisme, radikalisme dan ekstremisme.