Duduk di DK PBB, Indonesia Prioritaskan Isu Kemerdekaan Palestina

Kompas.com - 12/06/2018, 18:18 WIB
Presiden Joko Widodo saat konferensi pers di Ruang Teratai, Istana Presiden, Bogor, Selasa (12/6/2018, mengenai terpilihnya Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB. Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat PresidenPresiden Joko Widodo saat konferensi pers di Ruang Teratai, Istana Presiden, Bogor, Selasa (12/6/2018, mengenai terpilihnya Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB.

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan, perjuangan bangsa Palestina dalam meraih kemerdekaan merupakan agenda prioritas yang akan didorong Indonesia sebagai salah satu Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bansa (DK PBB).

"Secara khusus saya berpesan kepada Menteri Luar Negeri kita untuk memberikan prioritas kepada isu Palestina. Isu Palestina akan menjadi prioritas bagi Indonesia," ujar Jokowi di Ruang Teratai, Istana Presiden Bogor, Selasa (12/6/2018).

Selain itu, secara umum Indonesia juga akan memperkuat ekosistem perdamaian dan stabilitas dunia dengan memperkuat budaya penyelesaian konflik dengan musyawarah dan mufakat.

"Kita ingin mensinergikan upaya penciptaan perdamaian dengan pencapaian agenda pembangunan di 2030," ujar Jokowi.

Baca juga: Menurut Jokowi, Ini yang Sebabkan Indonesia Jadi Anggota Tidak Tetap DK PBB

"Kemudian kita ingin memperkuat sinergi antara organisasi kawasan dengan Dewan Keamanan PBB," lanjut dia.

Indonesia pun mendorong pembahasan penanganan komprehansif terhadap kejahatan lintas batas, salah satunya termasuk terorisme.

Secara resmi, Indonesia menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB mulai tanggal 1 Januari 2019. Oleh sebab itu, Indonesia memiliki waktu enam bulan untuk mempersiapkan seluruh pembahasan agenda tersebut.

Baca juga: Indonesia Terpilih Menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB

"Saya sudah meminta Menlu dalam enam bulan ke depan agar mempersiapkan secara baik agar kita, Indonesia, duduk di Dewan Keamanan PBB mulai 1 Januari 2019 mendatang. Kepercayaan dunia inilah tanggung jawab yang harus kita tunaikan dengan baik," lanjut Jokowi.

Majelis Umum PBB pada Jumat (8/6/2018) lalu, telah memilih lima negara sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan mulai 1 Januari 2019. Kelima negara terpilih tersebut yakni Indonesia, Jerman, Belgia, Afrika Selatan dan Republik Dominika.

Kelima negara tersebut akan menempati posisi sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan untuk masa jabatan selama dua tahun hingga akhir 2020 mendatang.

Kompas TV Pemilihan ini dilakukan oleh Majelis Umum PBB di Markas Besar PBB, New York (8/6/2018).


Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Era 'New Normal', Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Era "New Normal", Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Nasional
UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

Nasional
Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Nasional
Jokowi: Hati-hati, Begitu Ada 'Imported Case' Covid-19, Citra Pariwisata Akan Buruk

Jokowi: Hati-hati, Begitu Ada "Imported Case" Covid-19, Citra Pariwisata Akan Buruk

Nasional
Kemendagri dan KPK Sepakat, Penyaluran Bansos Harus Berbasis NIK

Kemendagri dan KPK Sepakat, Penyaluran Bansos Harus Berbasis NIK

Nasional
Pariwisata Dibuka Lagi Saat New Normal, Bali Jadi Pertimbangan Pemerintah

Pariwisata Dibuka Lagi Saat New Normal, Bali Jadi Pertimbangan Pemerintah

Nasional
Pelaksanaan Pilkada Saat Pandemi Covid-19 Dikritik, Ini Respons Komisi II DPR

Pelaksanaan Pilkada Saat Pandemi Covid-19 Dikritik, Ini Respons Komisi II DPR

Nasional
Soal Pemberian Vonis Rendah Kasus Korupsi, ICW: Harusnya Jadi Perhatian Ketua MA

Soal Pemberian Vonis Rendah Kasus Korupsi, ICW: Harusnya Jadi Perhatian Ketua MA

Nasional
Perludem: Pilkada 2020 Belum Punya Dasar Hukum Terkait Protokol Penanganan Covid-19

Perludem: Pilkada 2020 Belum Punya Dasar Hukum Terkait Protokol Penanganan Covid-19

Nasional
KPU Usul Penambahan Anggaran Pilkada, Salah Satunya untuk Tes Covid-19

KPU Usul Penambahan Anggaran Pilkada, Salah Satunya untuk Tes Covid-19

Nasional
Karena Sering Ditanya, Zulkifli Tegaskan bahwa PAN Mitra Kritis Pemerintah

Karena Sering Ditanya, Zulkifli Tegaskan bahwa PAN Mitra Kritis Pemerintah

Nasional
Data Sebaran 23 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Terbanyak di Jawa Timur

Data Sebaran 23 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Terbanyak di Jawa Timur

Nasional
KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

Nasional
Pemerintah Minta Pemilik Toko Atur Arus Pengunjung supaya Tak Ada Penumpukan

Pemerintah Minta Pemilik Toko Atur Arus Pengunjung supaya Tak Ada Penumpukan

Nasional
ICW: Sudah Diprediksi, Kasus yang Libatkan Harun Masiku Divonis Rendah

ICW: Sudah Diprediksi, Kasus yang Libatkan Harun Masiku Divonis Rendah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X