Alternatif Pemidanaan pada RKUHP Dinilai Tak Jadi Solusi Kelebihan Kapasitas Lapas

Kompas.com - 12/06/2018, 17:55 WIB
Peneliti dari Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) Anggara Suwahju dalam sebuah diskusi Dramaturgi Ahok di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (13/5/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoPeneliti dari Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) Anggara Suwahju dalam sebuah diskusi Dramaturgi Ahok di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (13/5/2017).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Aliansi Nasional Reformasi KUHP menilai rumusan alternatif pemidanaan non-penjara dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( RKUHP) tak dapat menjadi solusi persoalan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan (Rutan).

Dalam draf RKUHP per 28 Mei 2018, diatur tiga bentuk alternatif non-penjara yaitu, pidana pengawasan, pidana kerja sosial dan pelaksanaan pidana penjara dengan cara mengangsur.

Namun, Aliansi memandang syarat yang diatur dalam ketentuan tersebut membuat alternatif pemidanaan non penjara sulit diterapkan.

Baca juga: Masyarakat Sipil Usul 20 Alternatif Pemidanaan Non-Pemenjaraan Dalam RKUHP

"Syarat ini jelas akan membuat alternatif non pemenjaraan sulit untuk diterapkan," ujar Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Anggara Suwahju, yang juga anggota aliansi, kepada Kompas.com, Selasa (12/6/2018).

Anggara menjelaskan, pidana pengawasan dalam RKUHP hanya dapat dikenakan pada pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.

Sementara, pidana kerja sosial hanya dapat diterapkan untuk tindak pidana dengan ancaman paling tinggi 5 tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara tidak lebih dari 6 bulan penjara.

Sedangkan untuk pidana mengangsur hanya berlaku bagi tindak pidana dengan ancaman maksimal 5 tahun dan hakim harus menjatuhi pidana paling lama 1 tahun.

"Lagi-lagi, jumlah tindak pidana yang dapat diputus dengan pidana selain penjara makin berkurang. Penjara akan menjadi satu-satunya solusi," tuturnya.

Selain itu, lanjut Anggara, pemerintah dan DPR belum serius dalam membahas pidana alternatif non-penjara.

Hal itu terlihat dari belum pernah dibahasnya tiga aspek penting pelaksanaan pidana alternatif, yaitu regulasi pelaksana, struktur kelembagaan dan mekanisme pendanaan.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Catat Kenaikan Angka Kriminalitas Sebesar 10,37 Persen dalam Sepekan

Polri Catat Kenaikan Angka Kriminalitas Sebesar 10,37 Persen dalam Sepekan

Nasional
Sanksi Pelanggaran Protokol Kesehatan Disiapkan, Jokowi: Berupa Denda atau Kerja Sosial

Sanksi Pelanggaran Protokol Kesehatan Disiapkan, Jokowi: Berupa Denda atau Kerja Sosial

Nasional
Teka-teki Penerbitan Paspor untuk Djoko Tjandra

Teka-teki Penerbitan Paspor untuk Djoko Tjandra

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anggota DPR dari Gerindra Disebut Teken Surat Pemecatan | 18 Lembaga Akan Dibubarkan Presiden

[POPULER NASIONAL] Anggota DPR dari Gerindra Disebut Teken Surat Pemecatan | 18 Lembaga Akan Dibubarkan Presiden

Nasional
Seorang Pegawai LAN Meninggal Akibat Covid-19

Seorang Pegawai LAN Meninggal Akibat Covid-19

Nasional
Kemenkes: Batasan Biaya Tertinggi Rapid Test Rp 150.000 Berlaku untuk Pasien Mandiri

Kemenkes: Batasan Biaya Tertinggi Rapid Test Rp 150.000 Berlaku untuk Pasien Mandiri

Nasional
Saat Pemerintah Akui Salah Gunakan Diksi New Normal...

Saat Pemerintah Akui Salah Gunakan Diksi New Normal...

Nasional
Mengenang Jenderal Hoegeng, Kapolri Jujur dan Teladan Bhayangkara...

Mengenang Jenderal Hoegeng, Kapolri Jujur dan Teladan Bhayangkara...

Nasional
PPNI: Jika Satu Perawat Sakit, Negara Ini Kehilangan Kesempatan Melayani 1.000 Orang

PPNI: Jika Satu Perawat Sakit, Negara Ini Kehilangan Kesempatan Melayani 1.000 Orang

Nasional
Dugaan PPNI soal Sumber Penularan Covid-19 di Lingkungan Tenaga Medis

Dugaan PPNI soal Sumber Penularan Covid-19 di Lingkungan Tenaga Medis

Nasional
Kejagung Periksa 3 Pengusaha Ekspedisi Laut Terkait Kasus Impor Tekstil

Kejagung Periksa 3 Pengusaha Ekspedisi Laut Terkait Kasus Impor Tekstil

Nasional
Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa Mantan Dirut BEI dan 12 Saksi Lain

Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa Mantan Dirut BEI dan 12 Saksi Lain

Nasional
Doni Monardo: Apabila Data Pasien Covid-19 Dibuka, Itu Sangat Membantu

Doni Monardo: Apabila Data Pasien Covid-19 Dibuka, Itu Sangat Membantu

Nasional
Usai Dicecar Hakim soal Janji Hadirkan Ki Gendeng, Kuasa Hukum Cabut Gugatan UU Pemilu

Usai Dicecar Hakim soal Janji Hadirkan Ki Gendeng, Kuasa Hukum Cabut Gugatan UU Pemilu

Nasional
Mahfud MD: Shalat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban Harus dengan Protokol Kesehatan

Mahfud MD: Shalat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban Harus dengan Protokol Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X