Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lima Kritik AHY untuk Pemerintahan Jokowi-JK

Kompas.com - 11/06/2018, 09:35 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Komandan Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan orasi pada Sabtu (9/6/2018) lalu. Orasi berdurasi 40 menit tersebut bertajuk "Mendengar Suara Rakyat".

Dalam orasinya tersebut, Agus menyampaikan sejumlah hal, termasuk ajakan untuk memelihara persatuan dan kesatuan. Meski demikian, Agus juga melontarkan beberapa kritik terhadap pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

1. Daya beli masyarakat

Agus menyatakan, meskipun angka-angka indikator makroekonomi relatif baik,  kenyataannya di lapangan berbeda.

"Hampir di setiap tempat, yang kami datangi, rakyat berteriak, 'Pak, bagaimana ini? Harga-harga kebutuhan pokok naik! Barang-barang makin mahal'," kata Agus.

Baca juga: Jokowi Tegaskan Daya Beli Masyarakat Tidak Menurun

Agus menyebut, di satu sisi, harga-harga kebutuhan, naik secara signifikan. Di sisi lain, kemampuan dan kesempatan masyarakat makin terbatas untuk memperoleh penghasilan yang layak.

Harus diakui, sebut Agus, daya beli rakyat memang menurun. Utamanya adalah rakyat berpenghasilan rendah dan kurang mampu.

2. Kenaikan tarif listrik

Agus mengungkapkan, selain biaya hidup, pengeluaran rumah tangga juga terus meningkat. Contohnya adalah kenaikan tarif listrik.

"Tarif listrik naik lebih dari 140 persen, antara bulan Desember 2016 hingga Juli 2017," sebut Agus.

Baca juga: Dirut PLN: Isu Kenaikan Tarif Listrik untuk Mendiskreditkan Pemerintah

Pencabutan subsidi listrik untuk golongan 900 VA, imbuh dia, berdampak terhadap hampir 19 juta pelanggan rumah tangga.

"Ini tentu, secara langsung berpengaruh terhadap daya beli rakyat," ungkapnya.

3. Lapangan kerja

Menurut Agus, pekerjaan bukan hanya soal memperoleh pendapatan. Pekerjaan juga merupakan harga diri dan penerimaan sosial.

"Itulah sebabnya, pengangguran dan lapangan kerja, selalu menjadi persoalan sensitif," tuturnya.

Halaman:


Terkini Lainnya

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com