Muhammadiyah Pertanyakan Janji Nawa Cita Jokowi soal HAM

Kompas.com - 07/06/2018, 23:53 WIB
Wakil Ketua Majelis Hukum HAM PP Muhammadiyah Maneger Nasution  di Kantor Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (7/6/2018). Reza JurnalistonWakil Ketua Majelis Hukum HAM PP Muhammadiyah Maneger Nasution di Kantor Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (7/6/2018).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Maneger Nasution, menilai Presiden Joko Widodo masih memiliki utang terkait penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu.

Menurut Manager, utang yang tertulis dalam janji kampanye Nawa Cita itu belum ada juga yang diwujudkan Jokowi-Jusuf Kalla sejak 2014.

"Memang ada satu komitmen politik untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu, itu tertulis dalam Nawa Cita. Pertanyaannya, apa yang sudah diselesaikan sampai sekarang?" kata Maneger di kantor Pusat Dakwah Muhammadiyah Kantor Kamis (7/6/2018).

Maneger yang pernah menjabat komisioner Komnas HAM pun menguraikan sejumlah kasus pelanggaran HAM masa lalu yang belum terselesaikan.


Baca juga: Komnas HAM Desak Jaksa Agung Bentuk Tim Penyidikan Pelanggaran HAM Berat

Ada tujuh kasus pelanggaran HAM di Kejaksaan Agung yang belum diusut tuntas sampai saat ini.

Ketujuh kasus itu adalah Kasus Semanggi I dan II, peristiwa penghilangan paksa pada 1997-1998, Tragedi Mei 1998, Kasus Talang Sari, Kasus Penembakan Misterius, Tragedi 1965-1966, serta Kasus Wasior dan Wamena.

Menurut Maneger, kasus HAM masa lalu yang belum diselesaikan itu masih menjadi beban politik bagi bangsa Indonesia.

Di sisi lain, Maneger menilai revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) berpotensi menghambat penuntasan kasus HAM masa lalu.

Sebab, pasal tindak pidana pelanggaran berat HAM ikut masuk diatur di dalam RKUHP. Padahal, tindak pidana itu sudah diatur di Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Baca juga: Komnas HAM Sesalkan Pernyataan Jaksa Agung soal Penyelidikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Selain itu, Maneger juga menilai ada beberapa pasal di RKUHP yang bertentangan dengan UU Pengadilan HAM. Misalnya terkait dengan asas retroaktif atau asas yang berlaku surut.

Dalam UU Pengadilan HAM, pasal pelanggaran HAM berat bersifat retroaktif. Namun, dalam RKUHP, ucap Maneger, pasal tersebut justru Tak berlaku surut.

"Pemerintah harus paham betul mereka tidak boleh menganggap pelanggaran HAM seperti pidana biasa. Kalau pelanggaran pidana biasa, pemerintah main waktu going time 20 tahun kemudian kedaluwarsa tutup kasus itu," kata dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Bamsoet Candai Ma'ruf Amin yang Tak Pakai Sarung saat Pelantikan...

Saat Bamsoet Candai Ma'ruf Amin yang Tak Pakai Sarung saat Pelantikan...

Nasional
Hari Pertama Menjabat Wapres, Ma'ruf Terima Kunjungan 3 Tamu Negara

Hari Pertama Menjabat Wapres, Ma'ruf Terima Kunjungan 3 Tamu Negara

Nasional
Airlangga Instruksikan Kader Golkar Kawal 5 Program Utama Jokowi

Airlangga Instruksikan Kader Golkar Kawal 5 Program Utama Jokowi

Nasional
DPC PDI-P Solo Calonkan Orang Lain, Gibran Maju Lewat DPD atau DPP

DPC PDI-P Solo Calonkan Orang Lain, Gibran Maju Lewat DPD atau DPP

Nasional
Soal Kemungkinan Gerindra Gabung Koalisi, Airlangga: Semakin Banyak Makin Baik

Soal Kemungkinan Gerindra Gabung Koalisi, Airlangga: Semakin Banyak Makin Baik

Nasional
Airlangga Hartarto Bersyukur untuk Pertama Kalinya Golkar Pimpin MPR

Airlangga Hartarto Bersyukur untuk Pertama Kalinya Golkar Pimpin MPR

Nasional
Bamsoet Siapkan Pantun untuk Prabowo-Sandiaga Sejak 3 Hari yang Lalu

Bamsoet Siapkan Pantun untuk Prabowo-Sandiaga Sejak 3 Hari yang Lalu

Nasional
Surya Paloh: Konsekuensi Dukungan Tanpa Syarat, Enggak Usah Banyak Tanya soal Menteri

Surya Paloh: Konsekuensi Dukungan Tanpa Syarat, Enggak Usah Banyak Tanya soal Menteri

Nasional
Edhy Prabowo Mengaku Siap Jika Ditunjuk Presiden Jokowi Jadi Menteri

Edhy Prabowo Mengaku Siap Jika Ditunjuk Presiden Jokowi Jadi Menteri

Nasional
Anggap Cita-cita Jokowi Sangat Tinggi, Sandiaga Dukung Omnibus Law

Anggap Cita-cita Jokowi Sangat Tinggi, Sandiaga Dukung Omnibus Law

Nasional
Jabatan Berakhir, Retno Masih Tetap Dampingi Jokowi Terima Tamu Negara

Jabatan Berakhir, Retno Masih Tetap Dampingi Jokowi Terima Tamu Negara

Nasional
Agenda Padat Usai Pelantikan, Jokowi Akan Sempatkan Bertemu Relawan

Agenda Padat Usai Pelantikan, Jokowi Akan Sempatkan Bertemu Relawan

Nasional
Usai Pelantikan, Jokowi Bertemu Wapres China dan Sejumlah Tamu Negara Lain

Usai Pelantikan, Jokowi Bertemu Wapres China dan Sejumlah Tamu Negara Lain

Nasional
Saat Prabowo Berlari Kecil Hindari Wartawan di DPR...

Saat Prabowo Berlari Kecil Hindari Wartawan di DPR...

Nasional
Pelantikan Lancar, Jokowi Ucapkan Terimakasih ke TNI-Polri dan BIN

Pelantikan Lancar, Jokowi Ucapkan Terimakasih ke TNI-Polri dan BIN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X