Komnas HAM Desak Jaksa Agung Bentuk Tim Penyidikan Pelanggaran HAM Berat

Kompas.com - 07/06/2018, 07:35 WIB
Aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan menggelar aksi Kamisan ke-453 di depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (4/8/2016). Dalam aksi itu mereka menuntut pemerintah menyelesaikan kasus-kasus pelangaran hak asasi manusia di masa lalu dan mengkritisi pelantikan Wiranto sebagai Menko Polhukam karena dianggap bertanggung jawab atas sejumlah kasus pelanggaran HAM di Indonesia.KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG Aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan menggelar aksi Kamisan ke-453 di depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (4/8/2016). Dalam aksi itu mereka menuntut pemerintah menyelesaikan kasus-kasus pelangaran hak asasi manusia di masa lalu dan mengkritisi pelantikan Wiranto sebagai Menko Polhukam karena dianggap bertanggung jawab atas sejumlah kasus pelanggaran HAM di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mendesak Jaksa Agung segera membentuk tim penyidikan kasus pelanggaran HAM berat.

Terlebih, lanjut Taufan, Presiden Joko Widodo telah menerima peserta aksi Kamisan yang memperjuangkan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat.

"Kami tiba-tiba mendapat kabar positif diMmana kelompok Kamisan yang mewakili keluarga korban itu ditemui oleh Presiden. Itu kami melihat sebagai suatu sinyal positif untuk Presiden kepada Jaksa Agung agar menindaklanjuti," kata Taufan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/6/2018).

Ia menambahkan ada sembilan kasus pelangaran HAM berat yang telah dibahas Komnas HAM bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) dan Kejaksaan Agung untuk segera dibawa ke tingkat penyidikan.

Baca juga: Bertemu Korban Pelanggaran HAM, Jokowi Sengaja Tak Ajak Wiranto dan Jaksa Agung

Kesembilan kasus tersebut di antaranya peristiwa 65, penembakan misterius, Talangsari, Semanggi 1 dan 2, juga kasus di Aceh dan Papua.

Ia mengatakan tak ada alasan bagi Jaksa Agung untuk menunda penyidikan kasus-kasus tersebut lantaran Komnas HAM telah sering membahas dengan Kejaksaan Agung dan Kemenkopolhukam.

Taufan menyebut, nantinta tim penyidik bisa diisi oleh kejaksaan dan tim ad hoc yang berasal dari masyarakat.

"Menurut kami sebaiknya Jaksa Agung segera membentuk tim penyidik dan menentukan nasib dari berkas itu daripada membangun suatu wacana bahwa kurang ini kurang itu. Menurut kami itu tidak menyelesaikan masalah. Lebih baik kalau kemudian segera membentuk tim penyidik," lanjut Taufan.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X