KPK Dinilai Makar Birokrasi karena Minta Presiden Tolak Masukan Pasal Korupsi di RKUHP

Kompas.com - 02/06/2018, 13:20 WIB
Pakar hukum Umar Husin Fabian Januarius KuwadoPakar hukum Umar Husin

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum Umar Husin mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyurati Presiden Joko Widodo untuk meminta agar pasal-pasal tindak pidana korupsi, dikeluarkan dari draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Menurut dia, KPK adalah lembaga negara yang seharusnya mengikuti aturan main yang dibuat. KPK dinilai tak berhak menolak aturan main, meskipun masih dalam tahap rancangan.

"Itu bisa dibilang KPK menolak. Itu pembangkangan birokrasi namanya. Makar dalam konteks birokrasi namanya," ujar Husin, dalam acara diskusi, di bilangan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (2/6/2018).

Baca juga: KPK Minta Pasal Korupsi Tak Diatur RKUHP, tetapi Khusus seperti UU Antiterorisme

"Anda bisa bayangkan kalau semua institusi bersikap sama seperti KPK, langsung melawan seperti itu, meminta Presiden mengintervensi merubah format aturan, ini kan enggak benar. Presiden enggak bisa diancam-ancam seperti itu," lanjut dia.

Husin menyatakan, apabila KPK menolak rancangan aturan, penolakan rancangan aturan itu semestinya dilaksanakan melalui koridor yang tepat. Apalagi, RKUHP saat ini masih dalam tahap pembahasan antarfraksi, sehingga masih ada waktu untuk adu argumentasi hukum.

Ia menambahkan, draf RKUHP yang berada di DPR saat ini sudah tepat dan layak untuk segera disahkan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Tiga Pandangan Akademisi Ini Jadi Alasan KPK Tolak Pasal Korupsi dalam RKUHP

"Saya mendukung DPR untuk segera merampungkan ini, kemudian dilanjutkan dengan tugas lain, yakni kodifikasi hukum tata acara pidana dan perdata. Ini tugas suci para wakil rakyat, ya," ujar dia.

Sebelumnya, KPK sudah mengirimkan surat pada Presiden agar pasal-pasal tindak pidana korupsi dikeluarkan dari RKUHP.

Baca juga: Pemerintah Nilai Ketentuan Tipikor dalam RKUHP Tak Akan Lemahkan KPK

Presiden diharapkan mendorong pembuatan aturan yang lebih keras pada koruptor, melalui revisi Undang-Undang Tipikor yang ada saat ini.

"Belajar dari negara-negara dengan IPK yang tinggi, pemberantasan korupsi perlu dilakukan secara konsisten dan membutuhkan komitmen yang kuat dari pemimpin politik," kata Febri.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sosok Ali Kalora, Pemimpin Kelompok Teroris Poso yang Dikabarkan Tewas

Sosok Ali Kalora, Pemimpin Kelompok Teroris Poso yang Dikabarkan Tewas

Nasional
Muhammad Kece Diduga Dianiaya Napoleon Bonaparte di Rutan Bareskrim Polri

Muhammad Kece Diduga Dianiaya Napoleon Bonaparte di Rutan Bareskrim Polri

Nasional
Teroris Poso Ali Kalora dan Jaka Ramadhan Tewas dalam Baku Tembak

Teroris Poso Ali Kalora dan Jaka Ramadhan Tewas dalam Baku Tembak

Nasional
Spesifikasi Kapal Perang Arrowhead-140 yang Akan Dibuat Indonesia dengan Desain dari Inggris

Spesifikasi Kapal Perang Arrowhead-140 yang Akan Dibuat Indonesia dengan Desain dari Inggris

Nasional
UPDATE 18 September: Sebaran 3.385 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Timur

UPDATE 18 September: Sebaran 3.385 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Timur

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Mencapai 21,47 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Mencapai 21,47 Persen

Nasional
UPDATE: 276.094 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 5,79 Persen

UPDATE: 276.094 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 5,79 Persen

Nasional
UPDATE 18 September: Ada 364.144 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 18 September: Ada 364.144 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 7.076, Total Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 3.983.140

UPDATE: Bertambah 7.076, Total Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 3.983.140

Nasional
UPDATE 18 September: 65.066 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 18 September: 65.066 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 18 September: Bertambah 185, Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia Jadi 140.323

UPDATE 18 September: Bertambah 185, Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia Jadi 140.323

Nasional
UPDATE: Bertambah 3.385 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.188.529

UPDATE: Bertambah 3.385 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.188.529

Nasional
Indonesia Akan Bangun 2 Unit Kapal Frigate dari Desain Babcock Inggris

Indonesia Akan Bangun 2 Unit Kapal Frigate dari Desain Babcock Inggris

Nasional
Menkes Optimistis Suntikan Vaksin Covid-19 Capai 2 Juta Dosis Sehari pada September

Menkes Optimistis Suntikan Vaksin Covid-19 Capai 2 Juta Dosis Sehari pada September

Nasional
Pemerintah Diminta Bersikap Tegas soal Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia

Pemerintah Diminta Bersikap Tegas soal Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.