Kasusnya Dihentikan Polisi, PSI Minta Bawaslu Introspeksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni berharap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melakukan introspeksi.

Hal itu menyikapi keputusan Bareskrim Polri menghentikan penyidikan kasus PSI yang dilaporkan Bawaslu.

"Tidak ada rasa kebencian atau dendam, tapi tentu kami meminta kepada Bawaslu untuk menjadikan mementum ini untuk introspeksi diri, mengevaluasi diri," ujar Raja Juli di Kantor DPP PSI, Jakarta, Jumat (1/6/2018).

Baca juga: Ini Alasan Bareskrim Hentikan Kasus PSI

Raja Juli juga meminta Bawaslu menggunakan momentum tersebut unuk meningkatkan kapasitas lembaga yang berbasis keadilan.

"Keadilan itu harus tajam kepada siapapun tidak hanya kepada tertentu saja," ujar Raja Juli.

Raja Juli menganggap Bawaslu adalah mitra PSI. Bawaslu juga merupakan lembaga yang penting dalam konteks demokrasi di Indonesia.

"Hasil Pemilu 2029 nanti akan sangat tergantung kepada Bawaslu, apakah pemilu legitimate atau tidak," kata dia.

"Kami mengenal banyak Panwaslu di kabupaten/kota yang memiliki dedikasi tinggi dalam menjaga demokrasi," tuturnya.

Baca juga: Kasus PSI Dihentikan Bareskrim, Bawaslu Merasa Ditikam KPU

Bawaslu melaporkan PSI ke Bareskrim Polri karena dinilai melakukan kampanye dini melalui iklan di media cetak Jawa Pos, pada (17/5/2018) lalu.

Namun akhirnya, Bareskrim Polri menghentikan kasus dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan PSI tersebut.

Menurut Anggota Bawaslu Rahmat Bagja, kasus tersebut dihentikan lantaran KPU memberikan keterangan yang berbeda dalam proses penyidikan di Kepolisian.

Menurut Bagja, Bawaslu merasa dihianati oleh KPU.

"Kami mengajukan kasus PSI ke Bareskrim Polri setelah mendengarkan dan menelaah keterangan KPU. Tiba-tiba di penyidikan keterangan KPU berubah berbalik 180 derajat," terang Bagja. 

"Kami seperti ditikam dari depan. Bukan dari belakang lagi. Ada apa dengan KPU?" tegas Bagja.