Kemendagri Bantah Rilis Aplikasi Cek NIK e-KTP

Kompas.com - 01/06/2018, 14:41 WIB
Ilustrasi: e-KTP, KOMPAS/WISNU WIDIANTOROIlustrasi: e-KTP,

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebuah video yang diunggah akun Instagram @hellobpn memperlihatkan seorang pria memeriksa data NIK e-KTP dengn aplikasi online bernama CEK KTP & UMUR.

Namun Kementerian Dalam Negeri membantah telah menerbitkan aplikasi pemeriksaan data e-KTP itu.

Menurut Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh data yang digunakan dalam aplikasi bukan berasal dari Kemendagri sehingga data tidak bisa dikatakan valid.

Pada aplikasi itu tertulis data bersumber dari situs resmi KPU, namun belum diketahui kebenarannya.

Baca juga: Penyidik KPK Sebut 6 Anggota DPR Pengancam Saksi EKTP

Dikutip dari situsweb Kemendagri, masyarakat bisa melakukan cek data KTP hanya melalui laman resmi www.dukcapil. kemendagri.go.id.

 

A post shared by hellobpn (@hellobpn) on May 30, 2018 at 4:48am PDT

Dalam video yang beredar itu, terdapat tiga KTP dengan data berlainan. Namun, ketiganya memiliki foto yang sama, yakni seorang lelaki tua berkepala plontos mengenakan baju hitam.

Setelah dilakukan pengecekan, data yang muncul di dalam aplikasi sesuai dengan data yang tertera di KTP fisik.

Aplikasi itu hanya menampilkan data tanpa adanya foto, mulai dari nama, jenis kelamin, dan alamat.

Baca juga: E-KTP Tercecer yang Mengguncang...

Atas kesesuaian data yang didapat, kemudian si pria menyebutkan telah terjadi penggandaan e-KTP.

Berdasarkan penelusuran Kompas.com, Jumat (1/6/2018) pagi, aplikasi itu sudah tidak dapat ditemukan di penyedia Playstore dan Apple Store.

Sementara itu, melalui akun resmi Twitter-nya, @Kemendagri, Kemendagri menegaskan, tidak pernah membuat aplikasi cek NIK.

"Kemendagri tdk pernah membuat aplikasi CEK NIK. Jika anda ingin cek KTP-el anda, silahkan dtg langsung ke Dinas Dukcapil terdekat," demikian bunyi twit @Kemendagri, menjawab pertanyaan seorang netizen.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

Nasional
Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli 'Wine'

Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli "Wine"

Nasional
KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

Nasional
Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Nasional
Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Nasional
Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Nasional
Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Nasional
Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Nasional
Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Nasional
Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Nasional
TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

Nasional
Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Nasional
Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Nasional
Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X