Kompas.com - 31/05/2018, 15:31 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meninjau gudang penyimpanan barang inventarisasi Kemendagri di  di Jalan Raya Parung No. 21, Kemang, Kab. Bogor, Jawa Barat. Kegiatannya ini dilakukan untuk melihat kondisi gudang pasca peristiwa tercecernya KTP elektronik beberapa waktu silam. DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comMenteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meninjau gudang penyimpanan barang inventarisasi Kemendagri di  di Jalan Raya Parung No. 21, Kemang, Kab. Bogor, Jawa Barat. Kegiatannya ini dilakukan untuk melihat kondisi gudang pasca peristiwa tercecernya KTP elektronik beberapa waktu silam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Peristiwa tercecernya KTP elektronik di Jalan Raya Salabenda, Semplak, Bogor, Sabtu (26/5/2018) silam, menimbulkan polemik berkepanjangan.

Dari insiden truk ekspedisi yang terguncang, memunculkan 'guncangan' lain seperti dugaan sabotase, penyalahgunaan e-KTP untuk kepentingan politik hingga hoaks pembuatan e-KTP di China.

Kejadian tersebut berawal dari kegiatan pemindahan barang inventaris Dirjen Dukcapil Kemendagri dari kantor dukcapil Pasar Minggu, Jakarta Timur, menuju gudang Kemendagri di Semplak, Kabupaten Bogor.

Salah satu barang yang dipindah, yakni e-KTP yang rusak baik secara fisik maupun pada elemen data.

Baca juga: Kardus Berisi E-KTP Tercecer di Jalan, Ini Penjelasan Kemendagri

Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan, proses pemindahan barang tersebut telah dilengkapi dokumen surat jalan resmi.

Barang diantar dengan menggunakan jasa ekspedisi pengangkut barang.

Pada saat melintasi daerah perempatan Salabenda, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, dua kardus berisi e-KTP terjatuh.

Tim ekspedisi dan sejumlah warga kemudian mengumpulkan e-KTP yang tercecer.

Tim ekspedisi kemudian melanjutkan perjalanan sekitar pukul 13.05 WIB. Di gudang Kemendagri, seluruh barang kemudian diturunkan tanpa ada yang hilang.

Polemik

Pada saat proses pengumpulan e-KTP di jalanan, ternyata salah seorang warga sempat memotret salah satu e-KTP milik warga asal Muara Enim, Sumatera Selatan.

Foto tersebut menjadi viral dan menjadi perbincangan publik luas.

Tak hanya itu, foto-foto di gudang penyimpanan Kemendagri juga beredar luas. Gudang tersebut dikabarkan menimbun e-KTP, bahkan e-KTP yang tersimpan dianggap untuk kepentingan politik dan pihak asing.

Baca juga: Curiga E-KTP yang Tercecer di Bogor Disalahgunakan, Mendagri Lakukan Investigasi

Linimasa media sosial dipenuhi berbagai hoaks atas insiden tersebut, sehingga menimbulkan kegaduhan.

Di parlemen, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mempertanyakan tindakan Kemendagri yang menyimpan e-KTP rusak.

Ia menilai, semestinya e-KTP yang rusak segera dimusnahkan, bukan disimpan di gudang seperti sekarang.

"Publik juga banyak bertanya kok disimpan di gudang segala?" kata Taufik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/5/2018).

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Nasional
Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Nasional
Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Nasional
Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Nasional
Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Nasional
Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Nasional
Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Nasional
Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Nasional
MKD Segera Memproses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik terhadap Azis Syamsuddin

MKD Segera Memproses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik terhadap Azis Syamsuddin

Nasional
Satgas Covid-19: Harga Vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong Masih Dibahas

Satgas Covid-19: Harga Vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong Masih Dibahas

Nasional
MKD Gelar Rapat Pleno 18 Mei, Bahas Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

MKD Gelar Rapat Pleno 18 Mei, Bahas Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

Nasional
Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

Nasional
Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Polri Klaim Situasi Terkendali

Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Polri Klaim Situasi Terkendali

Nasional
Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X