Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

3,5 Tahun Jokowi-JK, Gerindra Kritik Capaian Ekonomi Belum Maksimal

Kompas.com - 23/05/2018, 07:22 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com.- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono menganggap pencapaian 3,5 tahun kinerja Joko Widodo dan Jusuf Kalla di bidang ekonomi belum maksimal.

Pertama, Ferry mengkritik wacana swasembada pangan yang dikesampingkan melalui impor beras dalam jumlah besar tanpa mekanisme jelas.

"Impor beras ke Indonesia, biasanya didahului mekanisme mobilisasi pengadaan gabah dalam negeri terlebih dahulu. Saya melihat pemerintah tidak melakukan itu," kata Ferry dalam diskusi rilis "Survei Nasional Evaluasi 3,5 Tahun Joko Widodo-Jusuf Kalla: Quo Vadis Nawacita?" di Hotel Atlet Century Park, Jakarta, Selasa (22/5/2018).

Menurut dia, mekanisme seperti itu membuat negara tidak gegabah dalam melakukan impor beras. Ferry juga menilai tak adanya koordinasi dengan seluruh dinas pertanian di Indonesia terkait dengan kondisi beras di Indonesia.

Baca juga: Survei Indo Barometer: 65,1 Persen Masyarakat Puas dengan Kinerja Jokowi-JK

Di sisi lain, ia juga menyesalkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Ia mencontohkan, kebijakan larangan cantrang dinilainya menjatuhkan kinerja para nelayan.

"Cantrang itu dianggap sama dengan troll. Troll itu di zaman Soeharto memang salah karena dia menarik dan merusak habitat. Kalau cantrang enggak ditarik. Gimana nelayan enggak bisa dilengkapi alat tangkapnya, kemudian suruh cari ikan," ujar Ferry.

Ferry juga menyoroti kebijakan tenaga kerja asing yang mengkhawatirkan. Menurut dia, kebijakan ini cenderung membahayakan dan menimbulkan potensi kecemburuan sosial antara pekerja dalam negeri dan luar negeri.

"Mereka mengambil pekerjaan yang seharusnya bisa diambil pekerja Indonesia. Padahal janjinya (Jokowi-JK) kan menciptakan 10 juta lapangan kerja. Tapi malah memberikan kesempatan untuk negara lain," kata dia.

Terakhir, Ferry menyesalkan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat yang sudah menembus Rp 14.200. Ia khawatir situasi itu semakin mengguncang perekonomian dalam negeri dan menyusahkan masyarakat.

"Kalau lhat dari sisi ekonomi saya ingin menyampaikan hancur. Saya enggak tahu ke depan efeknya akan seberapa besar," ujar dia.

Kompas TV Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus berlanjut.


=

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com