3,5 Tahun Jokowi-JK, Gerindra Kritik Capaian Ekonomi Belum Maksimal

Kompas.com - 23/05/2018, 07:22 WIB
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Ferry Juliantono di Jakarta, Rabu (2/5/2018). KOMPAS.com/SAKINA RAKHMA DIAH SETIAWANWakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Ferry Juliantono di Jakarta, Rabu (2/5/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com.- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono menganggap pencapaian 3,5 tahun kinerja Joko Widodo dan Jusuf Kalla di bidang ekonomi belum maksimal.

Pertama, Ferry mengkritik wacana swasembada pangan yang dikesampingkan melalui impor beras dalam jumlah besar tanpa mekanisme jelas.

"Impor beras ke Indonesia, biasanya didahului mekanisme mobilisasi pengadaan gabah dalam negeri terlebih dahulu. Saya melihat pemerintah tidak melakukan itu," kata Ferry dalam diskusi rilis "Survei Nasional Evaluasi 3,5 Tahun Joko Widodo-Jusuf Kalla: Quo Vadis Nawacita?" di Hotel Atlet Century Park, Jakarta, Selasa (22/5/2018).

Menurut dia, mekanisme seperti itu membuat negara tidak gegabah dalam melakukan impor beras. Ferry juga menilai tak adanya koordinasi dengan seluruh dinas pertanian di Indonesia terkait dengan kondisi beras di Indonesia.

Baca juga: Survei Indo Barometer: 65,1 Persen Masyarakat Puas dengan Kinerja Jokowi-JK

Di sisi lain, ia juga menyesalkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Ia mencontohkan, kebijakan larangan cantrang dinilainya menjatuhkan kinerja para nelayan.

"Cantrang itu dianggap sama dengan troll. Troll itu di zaman Soeharto memang salah karena dia menarik dan merusak habitat. Kalau cantrang enggak ditarik. Gimana nelayan enggak bisa dilengkapi alat tangkapnya, kemudian suruh cari ikan," ujar Ferry.

Ferry juga menyoroti kebijakan tenaga kerja asing yang mengkhawatirkan. Menurut dia, kebijakan ini cenderung membahayakan dan menimbulkan potensi kecemburuan sosial antara pekerja dalam negeri dan luar negeri.

"Mereka mengambil pekerjaan yang seharusnya bisa diambil pekerja Indonesia. Padahal janjinya ( Jokowi-JK) kan menciptakan 10 juta lapangan kerja. Tapi malah memberikan kesempatan untuk negara lain," kata dia.

Terakhir, Ferry menyesalkan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat yang sudah menembus Rp 14.200. Ia khawatir situasi itu semakin mengguncang perekonomian dalam negeri dan menyusahkan masyarakat.

"Kalau lhat dari sisi ekonomi saya ingin menyampaikan hancur. Saya enggak tahu ke depan efeknya akan seberapa besar," ujar dia.

Kompas TV Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus berlanjut.


=

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peringati Hari Penyiaran Nasional, Televisi dan Radio Diminta Ikut Lawan Covid-19

Peringati Hari Penyiaran Nasional, Televisi dan Radio Diminta Ikut Lawan Covid-19

Nasional
Pembatasan Sosial Berskala Besar Bisa Dilakukan Pemerintah Pusat dan Daerah

Pembatasan Sosial Berskala Besar Bisa Dilakukan Pemerintah Pusat dan Daerah

Nasional
Masih Pakai Masker Kain untuk Cegah Virus? Simak Penjelasan Pakar...

Masih Pakai Masker Kain untuk Cegah Virus? Simak Penjelasan Pakar...

Nasional
Pembatasan Sosial Berskala Besar, Efektifkah Lawan Corona?

Pembatasan Sosial Berskala Besar, Efektifkah Lawan Corona?

Nasional
Pembatasan Sosial Berskala Besar Berhak Batasi Orang Keluar Masuk Suatu Daerah

Pembatasan Sosial Berskala Besar Berhak Batasi Orang Keluar Masuk Suatu Daerah

Nasional
Dipimpin Anis dan Fahri, Partai Gelora Resmi Daftar ke Kemenkumham

Dipimpin Anis dan Fahri, Partai Gelora Resmi Daftar ke Kemenkumham

Nasional
Perpanjang WFH, Jaksa Agung Minta Jajarannya Jaga Jarak dengan Medsos

Perpanjang WFH, Jaksa Agung Minta Jajarannya Jaga Jarak dengan Medsos

Nasional
Stigma Negatif Akan Menambah Beban Psikologis ODP akibat Covid-19

Stigma Negatif Akan Menambah Beban Psikologis ODP akibat Covid-19

Nasional
Mahfud Tegaskan Pemerintah Tak Berencana Terapkan Darurat Sipil

Mahfud Tegaskan Pemerintah Tak Berencana Terapkan Darurat Sipil

Nasional
Tantangan Mitigasi Covid-19 di Tengah Masyarakat Komunal, Agamis, Namun Pragmatis

Tantangan Mitigasi Covid-19 di Tengah Masyarakat Komunal, Agamis, Namun Pragmatis

Nasional
Antisipasi Covid-19, Pelunasan Biaya Haji Hanya Melalui Non-teller hingga 21 April

Antisipasi Covid-19, Pelunasan Biaya Haji Hanya Melalui Non-teller hingga 21 April

Nasional
Jadi Opsi Terakhir, Ini Penjelasan Darurat Sipil dalam Konteks Bencana

Jadi Opsi Terakhir, Ini Penjelasan Darurat Sipil dalam Konteks Bencana

Nasional
YLKI Sebut Kebijakan Pembebasan Tarif Listrik Kurang Tepat Sasaran

YLKI Sebut Kebijakan Pembebasan Tarif Listrik Kurang Tepat Sasaran

Nasional
30.000 Napi Akan Dibebaskan, Ditjen Pemasyarakatan Berhemat Rp 260 Miliar

30.000 Napi Akan Dibebaskan, Ditjen Pemasyarakatan Berhemat Rp 260 Miliar

Nasional
Polri Rancang Operasi Ketupat 2020 Terkait Pengamanan Lebaran

Polri Rancang Operasi Ketupat 2020 Terkait Pengamanan Lebaran

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X